oleh

Kenaikan TPP PNS Pantik Prokontra, Pengamat: Seharusnya Kita Sama-sama Kencangkan Ikat Pinggang

RADARLAMPUNG.CO.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dialokasikan untuk program yang sangat prioritas. Hal ini dikatakan pengamat hukum tata negara Yusdianto. Menurutnya, saat ini cakupan anggaran APBD untuk Program Lampung Berjaya belum jelas alokasinya, ditambah rencana akan dinaikkannya tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi PNS.

“Masa peningkatan kinerja dulu yang diutamakan ketimbang terkait program berjaya yang diusung duet Arinal-Nunik,” ucapnya.

Lalu, sambung dia, yang paling mendasar saat ini tengah dalam kondisi pandemi, apalagi alokasi anggaran untuk pandemi ini cukup besar, belum lagi beberapa hal yang segera dinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Saya kira yang paling utama adalah efisiensi, dan efektivitas dulu ketimbang terkait pemberian insentif atau peningkatan tunjangan PNS. Jadi bahasanya semaksimal mungkin kuatkan ikat pinggang dulu, karena kita di masa pandemi, banyak yang harus kita lakukan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan APBD yang terbatas, seharusnya diberikan kepada sektor-sektor program yang priorotas dari pada peningkatan pendapatan para PNS.

“Saya kira gak elok masih kondisi pandemi yang mendera dan membelenggu masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat masih dihadapkan dengan masalah ketahanan pangan. Sekarang bagaimana alokasinya untuk itu. Saya kira itu yang diutamakan ketimbang untuk mengurus PNS yang sekarang menurut saya sudah jelas alokasinya,” tandasnya.

Dikatakannya, saat ini Pemprov Lampung harus melaksanakan hal prioritas, dan yang paling utama efisiensi dan efektif terkait alokasi anggaran prioritas Pemprov.

“Apa yang harus dilakukan ke depan. Kan 33 janji ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Saya kira Pemprov harus memikirkan 33 janji, apalagi ini sudah hampir 20 bulan masa kepemimpinannya. Harus ada pertanggungjawaban,” ungkapnya.

Kemudian, terkait jumlah kenaikan TPP yang fantastis, Yusdianto mengusulkan untuk mengalokasikan anggaran untuk program yang lebih prioritas.

“Saya kira itu gak elok juga, gak pantas juga. Apalagi ini kondisi pandemi, apa relevansi dan dampaknya, apakah dengan peningkatan untuk kesejahteraan PNS ini kemudian punya hubungan terkait dengan penanggulangan pandemi. Lalu, apakah berdampak dilaksanakannya 33 janji. Saya kira Pemprov harus menghitung dengan kondisi real saat ini,” katanya.

Yusdianto menuturkan, jika memang rencana kenaikan TPP PNS tersebut harus dilakukan, tentu harus dilaksanakan yang namanya pengukuran kinerja, apakah dengan diberikannya itu sesuai dengan hasil atau cakupan yang diharapkan. Sehingga, lanjutnya, pengukuran penilaian dari kinerja itu penting dilakukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan program tersebut.

“Apakah diberikannya peningkatan penghasilan tersebut dapat meningkatkan kinerja apakah malah sebaliknya. Harus diukur benar,” tandasnya.

Berita Terkait: Diam-diam, TPP PNS Tahun 2021 Naik, Ini Rinciannya

(rur/sur)


Komentar

Rekomendasi