Andi Surya Sarankan KPU dan Bawaslu Konsisten

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Maraknya protes atas politik bagi-bagi uang dari salah satu pasangan calon (paslon) gubernur dalam pemilihan kepada daerah (pilkada) yang lalu membuat hingar bingar jagad politik Lampung. Sehingga menghabiskan energi provinsi ini untuk mempersiapkan diri menyambut Pileg dan Pilpres 2019.

Andi Surya, anggota DPD RI dapil Lampung menyatakan bahwa kondisi polemik eksis bagi-bagi uang pilkada ini seakan mencoreng adat istiadat orang Lampung yang cinta damai dan hidup dalam toleransi yang tinggi.

“Karena Lampung dikenal sebagai wilayah yang mampu menjaga kerukunan warga, jarang terjadi konflik perpecahan oleh karena Sara, maupun perbedaan pandangan politik. Lampung adalah teladan toleransi kehidupan bernegara karena di dalam provinsi ini ada adat istiadat yang menjadi kearifan lokal yang sangat dihormati yang menjadi norma kehidupan masyarakat setempat mau pun para pendatang yang mendorong kedamaian dan toleransi,” ujarnya.

Baca Juga:   Ketua Pokdarkamtibmas Tubaba Usul Tandai Rumah Warga Isoman

Dan ia pun menyarankan kepada lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar konsisten dalam melakukan tugas dan fungsinya. “Agar teguh dan kuat memegang amanah tugas lembaga. Karena dengan keteguhan itu maka segenap langkah dan keputusan yang diambil berkait kasus money politic akan taat pada aturan, juklak dan juknis pada masing-masing lembaga,” terangnya.

Oleh karena itu, mari tunjukkan kepada rakyat Lampung kebenaran yang sebenar-benarnya. Jika politik bagi-bagi uang tidak terbukti dilakukan oleh pemenang Pilkada dengan prosedur pembuktian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka jangan takut dan ragu menetapkan pemenang pilkada dan segera memprosesnya sebagai pemimpin daerah ini,” jelas Andi Surya.

Baca Juga:   Turut Berduka, Nakes di Tuba Wafat Terkonfirmasi Covid-19

Namun, apabila laporan bagi-bagi uang Pilkada oleh masyarakat terbukti terjadi terstruktur dan masif maka Bawaslu juga tidak perlu ragu-ragu untuk menetapkan sanksi. “Pilgub ulang atau diskualifikasi. Tunjukkan bahwa KPU dan Bawaslu benar-benar independen dalam kasus ini, rujukannya adalah peraturan KPU dan Bawaslu,” ungkapnya.

Untuk itulah kepada semua masyarakat Lampung ia mengajak untuk mengawasi dengan tajam gerak-gerik KPU dan Bawaslu agar kedua lembaga tersebut ada dalam jalur yang benar. Dan, kedua lembaga ini bisa menjadi kebanggaan bersama untuk berlaku adil menetapkan hasil pemilihan rakyat.

“Sebagai orang Lampung, saya berharap banyak kepada Bawaslu menyelesaikan masalah ini agar hasil pilgub lampung ini benar-benar adil, dihormati, berwibawa, dan penuh kebanggaan menyambut pemimpin baru provinsi ini,” tutupnya. (rls/ang)




  • Bagikan