Andi Surya: Tiga Hal Ini Sebaiknya Jadi Prioritas Kapolda Baru

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Kehadiran Kapolda baru tentu disikapi dengan positif. Diharapkan membawa angin lebih segar dalam hal keamanan dan kenyamanan di tengah kehidupan masyarakat di Provinsi paling ujung Sumatera ini.

Andi Surya, anggota DPD RI Dapil Lampung, menyambut baik pelantikan Irjen Pol Suntana sebagai Kapolda Lampung; “Mengucapkan selamat atas pelantikan Kapolda baru. Diharapkan Kapolda yang baru mengenal Lampung lebih fokus dengan pendekatan keamanan di provinsi multi etnis ini,” terangnya dalam rilis kepada radarlampung.co.id, Sabtu (13/1).

Menurutnya, ada 3 hal pokok yang menjadi prioritas Kapolda lampung. Pertama, mendekati Pilkada, maraknya politik transaksional ‘money politik’ menjadi hantu demokrasi yg dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yg tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas.

Baca Juga:   Dinkes Sebut Varian Delta Belum Masuk Bandarlampung dan Minta Masyarakat Waspada

“Oleh karenanya diharapkan Satgas anti ‘money politik’ dapat dibentuk dan bekerjasama dengan Bawaslu untuk mengawasi setiap sudut bumi Lampung dari upaya politik transaksional, termasuk juga menekan terjadinya kampanye hitam antar sesama Cagub/Cawagub,” tuturnya.

Kedua, maraknya persoalan sengketa pertanahan di Lampung menyebabkan terjadinya ketidak-adilan di tengah masyatakat. Kasus-kasus Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan lahan GroonKaart Belanda, yang dimiliki dan diakui perusahaan2 multi nasional serta BUMN memarjinalkan hak ulayat dan hak warga atas lahan-lahan yang diwariskan nenek moyangnya.

“Kami harapkan, Kapolda yang baru dapat mempelajari persoalan pertanahan ini dg pendekatan perundangan seperti UU Pokok Agraria no 5/1960, UU Perseroan Terbatas no 40/2007, dan khusus untuk lahan GroonKaart terkait konflik rakyat dengan PT. KAI dapat menggunakan UU Perkeretaapian no. 23/2007, dalam hal mana ditegaskan bahwa sisi kiri dan kanan rek KA hanya berjarak enam meter adalah wilayah operasional PT. KAI. Kami harapkan tidak ada penggusuran ataupun pengosongan rumah-rumah warga di sepanjang rel KA maupun kompleks PJKA yang dikawal oleh aparat kepolisian. “Karena masalah ini masih berada dalam advokasi Badan Akuntabilitas Publik DPD RI,” lanjutnya.

Baca Juga:   Tolak Dipimpin Wiyadi, 29 Anggota DPRD Walk Out Dari Paripurna

Persoalan ketiga adalah begal. Menurut Andi, kiranya dapat dilakukan langkah pencegahan dengan memberdayakan Polsek-polsek se Lampung melalui patroli yang masif di sudut-sudut kampung sehingga para begal tidak mendapat ruang untuk aksi pembegalan. (rls/gus)



  • Bagikan