Anggap Janggal, ICJR Pertanyakan Putusan MA dalam Kasus Baiq Nuril

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Putusan bersalah dari Mahkamah Agung terkait eks. guru honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nuril Maknun yang dihukum enam bulan penjara dan denda Rp500 juta dikarenakan menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan ramai menjadi pembicaraan. Perlindungan hakim terhadap perempuan korban pelecehan seksual pun dipertanyakan.

Dalam rilis resminya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebut hakim seharusnya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 3 huruf b Perma tersebut menyebutkan hakim mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hukum.

“Hal ini jelas dialami oleh Baiq Nuril yang merupakan korban kekerasan seksual. Harusnya semua hakim menerapkan Perma ini untuk menjamin perlindungan korban kekerasan yang rentan perlakuan kriminalisasi,” tulis ICJR dalam keterangannya, dikutip dari situs resminya.

Baca Juga:   BUMN Bantu Sulap Wisma Haji Rajabasa Jadi RS Darurat Covid-19

Ya, Baiq Nuril Maknun sering mendapatkan perlakuan pelecehan dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, M. Bentuknya, M menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan wanita lain yang bukan istrinya melalui sambungan telepon.

Tidak nyaman dengan hal tersebut sekaligus untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat hubungan gelap seperti yang dibicarakan orang sekitarnya, Baiq Nuril merekam pembicaraan dengan M. Bukan atas kehendaknya, rekaman tersebut menyebar.

M kemudian melaporkannya dengan tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengadilan Negeri Mataram memutus Baiq Nuril tidak terbukti menyebarkan konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan. Jaksa Penuntut Umum lantas mengajukan banding hingga tingkat kasasi.




  • Bagikan