Anggaran Terpangkas 75% hingga PS yang Hanya ‘Dibayar’ Rp15 Ribu

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pandemi Covid-19 turut berdampak pada geliat program kesehatan seksual dan reproduksi (KSR). Jumlah petugas KSR berkurang karena staf klinik dialihkan untuk respons Covid-19. Program outreach terhenti atau hanya bisa berjalan secara virtual. Pun terjadi penghentian program non-inti, baik itu program yang berhubungan langsung dengan remaja juga penanganan HIV. Pasalnya, dana yang diproyeksi untuk program KSR mau tidak mau harus terpangkas.

Fakta-fakta tersebut ditemukan Antropolog Medis yang juga Kepala Pendidikan dan Pembelajaran Institut Nossal untuk Kesehatan Global, di Universitas Melbourne Prof. Linda Rae Bennett dalam penelitiannya di sejumlah kota di Indonesia.

’’Anggaran awal tahun sekitar Rp800 juta. Tapi ternyata kami hanya menerima sekitar Rp200 juta (25%). Ini berubah pada Maret, ketika Covid-19 terjadi. Sejak April kami tidak menerima apa-apa, jadi pergi keluar untuk outreach hanya mungkin dari Januari sampai Maret. Anggaran untuk PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, Red.) tidak kunjung datang selama pandemi”. Demikian penuturan salah satu petugas kesehatan yang didapati oleh Linda.

Tak kalah pilu, pengakuan menyedihkan juga datang dari pekerja seks (PS) yang merasakan berkurangnya hak perlindungan bagi mereka. Yang sangat tampak adalah terhambatnya distribusi kondom gratis sehingga persediaan bagi mereka rendah. Akibatnya, banyak pekerja seks yang terpaksa ’tanpa perlindungan’.

Baca Juga:   Pengusaha Asal Aceh Bantu Rp2 T untuk Penanganan Covid-19 di Sumsel

’’Mereka (pekerja seks/PS) sangat membutuh kondom gratis, mereka sangat membutuhkannya. Saya banyak bertemu dengan teman PS yang bayarannya murah: Rp50 ribu. Bahkan ada yang bilang hanya dibayar Rp15 ribu. Nah, bayangkan jika mereka harus menyisihkan uang lagi untuk membeli kondom, dalam satu hari mereka harus menambah klien misalnya dari 10 klien menjadi 15 klien hanya untuk menutupi biaya kondom.” Beber Linda mengutarakan curahan hati salah satu pekerja seks di Yogyakarta.

Ya, Linda setidaknya telah bekerja di Indonesia selama lebih dari 25 tahun, di 11 lokasi berbeda. Dengan responden yang beragam –termasuk pemuda, ibu muda, perempuan dan kelompok rentan. Di mana, Linda dikenal sebagai pakar kesehatan dan hak seksual dan reproduksi, kekerasan berbasis gender, dan ketidakadilan kesehatan. Maka tak salah bila dia menjadi salah satu pembicara istimewa dalam pertemuan ilmiah Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang digelar secara virtual, Selasa (28/6).

Lalu, apa pembelajaran penting dari sejumlah penuturan pihak rentan tersebut? Linda menyimpulkan, bagi kelompok rentan, kemampuan mengakses pelayanan KSR selama pandemi dipengaruhi banyak faktor. Termasuk: mobilitas, pendapatan, juga persepsi keamanan pelayanan. ’’Faktor-faktor ini perlu disertakan dalam memfasilitasi akses KSR di situasi pandemi,” tegas Linda.

Baca Juga:   Pengusaha Asal Aceh Bantu Rp2 T untuk Penanganan Covid-19 di Sumsel

Akses ke layanan KSR, sambung Linda, juga dipengaruhi oleh perubahan alokasi tenaga kesehatan. Akibatnya, kurang tenaga kesehatan untuk layanan outreach selama pandemi. Dan ini adalah masalah sistem kesehatan yang perlu ditangani oleh perubahan kebijakan dan protokol respons pandemi.

Tak hanya itu, layanan yang didefinisikan sebagai non-inti juga adalah layanan KSR penting bagi masyarakat rentan. Kebutuhan mereka lebih besar pada layanan ‘non-inti’, untuk memasukkan KR dalam respons pandemi. ’’Definisi layanan KSR esensial perlu diperluas. Petugas outreach, pendidik sebaya, dan relawan CBO adalah aset penting dalam menjaga layanan kontinuos selama krisis kesehatan, mereka membutuh pengembangan kapasitas khusus dan anggaran khusus untuk PPE juga dana untuk melanjutkan pekerjaan mereka,” ucap Linda.

Menyikapi semua permasalahn tersebut, Linda berharap pemikiran tentang komunitas rentan harus berubah. ’’Penduduk miskin kota di Indonesia berjumlah 20% dari populasi, artinya mereka bukan pupulasi yang kecil. Posulasi KR jauh lebih rentan tekanan ekonomi dan krisis kesehatan dari pada populasi lain. Jadi penting, kita jangan berpkir tentang kelompok rentan adalah kelompok marginal, mereka harus dilibatkan dan diberikan prioritas dalam respons pandemi,” tandasnya. (sur)




  • Bagikan