Anggota DPRD Kota Bandarlampung Sambangi DPP PDI Perjuangan, Minta Wiyadi Dievaluasi

  • Bagikan
foto ist

RADARLAMPUNG.CO.ID-Gerakan Evaluasi Ketua DPRD Kota Bandarlampung Wiyadi terus bergulir. Sebanyak 29 anggota DPRD Kota Bandarlampung dari enam fraksi menyambangi DPP PDI Perjuangan, untuk berupaya mengevaluasi kepemimpinan Wiyadi yang dinilai otoriter.

Kunjungan ke DPP PDI Perjuangan ini dilakukan lantaran belum adanya tanggapan dari DPP PDI Perjuangan terkait surat yang dikirim beberapa waktu lalu, dan memberikan surat terbaru. Rombongan dipimpin Hadi Tabrani dari Fraksi PAN, Kamis (10/6).

Surat terbaru disampaikan ditandatangani Hadi Tabrani, ditujukan ke petinggi DPP PDI Perjuangan. Yakni Ketum Megawati Soekarno Putri, Sekjem Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP bidang Kehormatan Komaruddin Watubun.

Tuntutan yang paling pokok adalah meminta Wiyadi dicopot dari Ketua DPRD Kota Bandarlampung, dan digantikan kader terbaik dari partai besutan Megawati Soekarno Putri itu, demi menjaga iklim politik yang kondusif di lingkungan DPRD Kota Bandarlampung. “Iya digantikan kader terbaik PDI P,” ucap Afrizal dari Fraksi NasDem.

Baca Juga:   Pesan Menohok Kornas Sahabat Airlangga : Kasus Covid Naik Signifikan, Kada Sibuk Pencitraan

Dilanjutkan Yuhadi dari Fraksi Partai Golkar, pihaknya siap buka-bukaan terkait persoalan yang terjadi dari awal, agar persoalan tidak menjadi simpang siur dan melebar. Sebab, tuntutan ini menuju pada evaluasi kepada satu orang, yakni Ketua DPRD Kota Bandarlampung, Wiyadi.

Dari foto yang diterima, juga terlihat Ilham Alawi dari Fraksi Partai NasDem, Agusman Arief (Demokrat), Roland Nurfa (PKB), Ali Wardana (Golkar), dan Agus Purwanto (Demokrat).

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bandarlampung Benny H.N. Mansyur, gerakan moral ini murni bertujuan mengevaluasi. Bukan kepada seluruh pimpinan DPRD Bandarlampung. Akan tetapi tegas kepada Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi. “Tegas, yang kita evaluasi adalah Ketua DPRD Bandarlampung Hi. Wiyadi. Tidak ke kanan dan ke kiri. Yang jelas sikap kemarin itu yang dituangkan juga tidak ada paksaan. Meski demikian, kami tetap bergerak untuk gerakan moral evaluasi Hi Wiyadi,” tegasnya saat di Wiseman Cafe, Minggu (30/5). (abd/wdi)



  • Bagikan