Anggota DPRD Lampung Malas Lapor LHKPN, Unsur Pimpinan Berdalih

  • Bagikan
Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni. Foto ist

RADARLAMPUNG.CO.ID – Berdasarkan ekspose Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPRD Lampung bertengger di peringkat kedua termalas dalam hal Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berada di bawah DKI Jakarta.

Dari data KPK, DPRD Lampung memiliki angka nol persen laporan LHKPN tahun 2018. Artinya dari 85 Anggota DPRD Lampung keseluruhan belum lapor LHKPN 2018 ke KPK.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni mengatakan seyogianya persoalan ini adalah hal pribadi. Kendati demikian, transparansi juga harus dilakukan.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, kebanyakan anggota DPRD kesulitan mengisi formulir LHKPN dikarenakan formatnya menyulitkan.

“Bukannya tidak mau melapor, tapi kami kesulitan mengisi formnya. Mekanismenya itu. Jangan kan anggota, saya pun kesulitan untuk mengisi formulir itu, ” dalihnya saat dihubungi radarlampung.co.id, Minggu (20/1).

Baca Juga:   Penampakan Ruang Asrama Haji Rajabasa yang Akan Jadi RS Darurat

Kendati demikian, sambung Ismet, persoalan ini sudah dibawa ke rapat pimpinan (rapim). Hasilnya, mendorong semua anggota DPRD Lampung melaporkan LHKPN.

“Iya termasuk kepada saya. Sebab, dari Sekretariat, sudah menugaskan satu orang di setiap komisi untuk melakukan pendampingan pengisian formulir LHKPN itu, ” ucapnya. (abd/sur)




  • Bagikan