APBDP 2021 Lampura Defisit Rp190,952 Miliar

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) tahun 2021 defisit hingga Rp190,952 miliar.

Ini setelah melalui pembahasan dan disyahkan dalam sidang paripurna istimewa di gedung DPRD setempat, Kamis malam (30/9).


Paripurna itu, dipimpin langsung Wakil Ketua I, Madri Daud bersama Wakil Ketua II, Dedi Sumirat dan 29 anggota yang hadir atau total sebanyak 31 peserta keseluruhan anggota DPRD yang hadir.

Melalui juru bicara Badan Anggaran DPRD, Nurdin Habim menjelaskan, defisit itu, didapat setelah ada perubahan pada mata anggaran daerah. Yakni pendapatan yang mencapai Rp1,703 triliun setelah mengalami perubahan (-) Rp382,7 miliar lebih. Dengan belanja mencapai Rp1,894,1 triliun dan setelah perubahan (+) Rp154,105 miliar.

Baca Juga:   Pelaku Pengeroyokan dan Pencurian Terdeteksi, Kapolres Minta Menyerahkan Diri

“Lalu, ada penerimaan daerah sebesar Rp190,952 miliar setelah ada pengeluaran sebesar Rp3,642 miliar dari semula Rp6,162 miliar berkurang Rp2,6 miliar. Dari total Rp194,515 miliar setelah ada penambahan Rp151,888 miliar, dari semula yang diasumsikan Rp42,626 miliar lebih,”kata dia.

Terkait pembahasan dilakukan badan anggaran, terdapat beberapa kritik dan masukan. Di antaranya, soal keterlambatan penyampaian kepada nota keuangan yang akan dibahas, hendaknya dapat tepat waktu sesuai tahapan proses sesuai aturan. Sehingga pada pelaksanaannya, tak terkesan tergopoh-gopoh.

“Kemudian, soal serapan rendah, hendaknya dapat dikejar, pembagian anggaran disesuaikan dengan kinerja (berbasis kinerja). Juga soal penempatan jabatan struktural, agar diduduki oleh SDM cakap. Sehingga, program-program dijalankan pemerintah dapat tepat guna dan manfaatnya besar dirasakan masyarakat, “tambahnya.

Baca Juga:   Kasus Dana Hibah Koni Lampung Terus Diusut, Jaksa Panggil Saksi dari Empat Cabor Ini

Sementara, Bupati Lampura, Budi Utomo mengapresiasi DPRD setempat karena telah membahas, mengkaji dan meneliti APBD Hinggga menghasilkan APBDP yang akan dijadikan pedoman dalam penyelenggaran program-program pemerintahan.

Baik ditingkat Fraksi, komisi sampai kepada paripurna istimewa. Sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban, sesuai harapan seluruh elemen masyarakat.

“Terima kasih masukan, saran dan kritiknya. Itu nanti akan kita jadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepannya, sehingga terwujud Lampura maju, sejahtera dan bermartabat,” pungkasnya. (ozy/yud)





Baca Selengkapnya...





  • Bagikan