Aroma Gratifikasi di Pilgub, Bawaslu Angkat Tangan

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Adanya aroma gratifikasi dalam pemilihan gubernur (pilgub) ditanggapi dingin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung.

Menurut Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, jika ada gratifikasi yang masuk dalam aliran dana kampanye pasangan calon (paslon), tidak dapat ditindak langsung Bawaslu.

’’Kalau soal gratifikasi kan ranahnya penegak hukum. Bukan ranah Bawaslu,” ujarnya kepada Radar Lampung (grup radarlampung.co.id) kemarin (23/5).

Tetapi, kata dia, Bawaslu bisa memproses pelanggaran terkait penyumbang yang memberikan dana kampanye melebihi batasan. Sebab, lanjutnya, sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, untuk perusahaan maksimal sumbangan dana kampanyenya hanya Rp750 juta, sedangkan perseorangan Rp75 juta.

Baca Juga:   Kejari Lamsel Cek RSUD Bob Bazar, Tiga Obat Covid-19 Langka

’’Bisa pidana jika sumbangan dana kampanye melebihi kegiatan kampanye. Namun untuk pembatalan paslon, nggak tahu ya,” kata Khoir –sapaan akrab Fatikhatul Khoiriyah.

Grafis Edwin Jaya/Radar Lampung

Dilanjutkannya, jika  memang ditemukan pengeluaran dana kampanye lebih dari pemasukan yang terdaftar dalam rekening paslon, bisa saja langsung ditindak. Tidak perlu menunggu selesai audit dana kampanye pada 11 Juli. ’’Kalau ada bukti akan kami tindak tegas,” janjinya.

Khoir meneruskan, soal audit dana kampanye memang harus betul-betul dilakukan. Untuk itulah, dia berharap KPU Lampung benar-benar memilih akuntan publik yang kredibel.

’’Ya, kami berharap juga KAP (kantor akuntan publik) yang ditunjuk KPU benar-benar mengaudit dana kampanye agar yang disajikan sekarang bisa dikomparasi yang dilakukan paslon selama kampanye,” tuturnya. (rma/c1/whk)

Baca Juga:   Tujuh Daerah di Lampung Ini Berstatus Zona Merah Covid-19

 




  • Bagikan