Aroma Konflik Makin Terasa, MK Siap Sidangkan Sengketa Hasil Pilpres

  • Bagikan
foto fin

RADARLAMPUNG.CO.ID – Aroma konflik pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mulai terasa. Ini ditandai dengan kecemasan soal kontroversi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum tuntas, netralitas para abdi negara, sampai tudingan KPU yang tidak profesional dala menyelenggarakan pesta demokrasi 17 Aprli mendatang.

Menanggapi fakta yang muncul, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan, siap menghadapi dan menangani perkara perselisihan hasil Pemilu 2019.


“Pemilu yang sukses tidak hanya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan sejalan nilai-nilai demokrasi yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka kami nyatakan siap. Siap 100 persen,” tegas Anwar, Selasa (26/3).

Kesuksesan Pemilu, sambung dia bukan hanya tercermin dari kelancaran rangkaian proses pemilu sejak tahapan persiapan, kampanye, sampai dengan pemungutan suara, akan tetapi ditentukan juga oleh bagaimana sengketa hasil Pemilu yang muncul dapat diselesaikan.”Seperti yang saya katakan tadi. MK siap,” imbuhnya.

Baca Juga:   Semester Satu 2021, Investasi Lampung Capai Rp8,79 Triliun

Anwar berpendapat penting sekali penanganan dan penyelesaian perkara sengketa Pemilu dilakukan dengan mekanisme yang tranparan, akuntabel, adil, damai, dan bermartabat.”Saya yakin, proses mendewasakan demokrasi sedang berjalan. Semua pihak tahu itu,” timpalnya.

Anwar yakin Pemilu dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, lancar, damai, adil, dan bermartabat, meskipun Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama yang digelar di Indonesia.

“Ini pertama kalinya dalam sejarah kita akan melaksanakan pemilu yang secara serentak, serentak antara pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden, serentak pemilu lima kotak. Pemilu akan melahirkan manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik dalam segala hal,” papar Anwar.

Baca Juga:   Bakso Son Haji Sony Siap Kooperatif Penuhi Permintaan Pemkot

Terpisah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Mohammad Guntur Hamzah memprediksi jumlah gugatan sengketa hasil pemilu tahun ini akan mengalami peningkatan dibanding tahun 2014. Itu dipengaruhi bertambahnya jumlah alokasi kursi DPR serta daerah pemilihan.




  • Bagikan