Asyik! ASN yang Ingin Urus Kenaikan Pangkat Bisa Langsung ke Kepala Daerah

Plt. Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto. Foto Syaiful Mahrum

 

radarlampung.co.id – Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mempermudah kenaikan pangkat dan pensiun. Aparatur sipil negara (ASN) yang ingin mengurus kenaikan pangkat dan pensiun tidak perlu lagi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena diserahkan kepada daerah masing-masing berdasarkan penilaian kepala daerah (Kada).

Plt. Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto mengatakan dengan adanya PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS akan mempermudah ASN untuk kenaikan pangkat dan pensiun. “ASN yang akan mengurus kenaikan pangkat atau pensiun tidak perlu lagi nenti ke BKN. Kepala daerah diberi kewenangan untuk melihat kinerja dan prestasi sebagai acuan kenaikan pangkat,” katanya ketika hadir dalam sosialisasi perundang-undangan bidang kepegawaian tahun angaran 2018 yang diadakan di Gedung Bandiklat Kotagajah kemarin.

BACA  Wabup Lamtim Hadiri Tablig Akbar Polres

Dalam sosialisasi yang diadakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lamteng dan BKN Pusat Regional V ini, Loekman
berharap bisa mengubah sistem ASN agar bekerja menggunakan aturan yang ada sehingga tercipta pegawai yang sehat, benar, dan profesional. “Adanya sosialisasi ini, saya berharap para ASN bisa memahami aturannya. Bekerja dengan baik, benar, dan profesional. Sudah tidak ada celah untuk pungli terkait administrasi. Meski demikian, BKN sebagai lembaga kontrol kepegawaian masih berjalan,” ujarnya.

BACA  Bupati Lamtim Chusnunia Chalim Buka Festival Band

Sedangkan Kepala BKPSDM Lamteng Candra Puasati mengatakan bahwa sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman tentang peraturan di bidang kepegawaian, khususnya pengelola kepegawaian di SKPD Lamteng. “Sosialisasi ini dapat mewujudkan PNS yang kompeten dan profesional serta sadar akan kedudukan, hak, dan kewajibannya. Bahkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian juga dapat dilaksanakan sesuai fungsinya,” katanya.

BACA  Sidak ke Beberapa Satker, Winarti Cek Kesiapan Calon Gedung MPP

Materi yang dipaparkan, kata Candra, UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No.11/2017 tentang Manajemen PNS. “Meterinya UU dan PP tentang PNS. Sekarang ini diikuti oleh seluruh pejabat eselon II, III, dan IV. Kemudian besok ASN di kecamatan se-Lamteng dan lusanya kepala SD, SMP, dan PAUD,” ujarnya. (sya/ang)

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here