Audit KPU tanpa Sanksi

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung berencana mengaudit dana kampanye pasangan calon (paslon) pemilihan gubernur (pilgub) pada 25 Juni 2018. Audit akan melibatkan kantor akuntan publik yang nantinya ditunjuk oleh KPU.

Grafis Edwin Jaya/Radar Lampung

Kendati demikian, audit tersebut hanya bertujuan mengetahui kepatuhan paslon terkait kesesuaian dana kampanye yang dilaporkan. Jika dalam audit ditemukan ketidakcocokan antara laporan ke KPU dengan pengeluaran saat kampanye, KPU tidak bisa mengambil tindakan berupa sanksi apa pun.

’’Termasuk jika ada dugaan gratifikasi yang diterima paslon, KPU tidak memiliki kewenangan membatalkan paslon,” ujar Komisioner KPU Lampung M. Tio Aliansyah.

Menurutnya, KPU Lampung hanya melakukan audit dana kampanye melalui kantor akuntan publik yang sudah bekerja sama, kemudian mengumumkannya.

Baca Juga:   70 Ribu Pekerja PPKM Level 3 dan 4 di Lampung Masuk Data Penerima BSU

Dia melanjutkan, paslon juga wajib melaporkan penyumbang yang memberi sumbangan melebihi ketentuan KPU. Kemudian, kelebihannya wajib diserahkan ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye.

Tio melanjutkan, sejauh ini KPU Lampung melakukan audit terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang dana kampanye. Di mana, usai laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) diterima KPU 24 Juni mendatang, barulah KPU Lampung menyerahkan ke KAP yang telah ditunjuk pada 25 Juni. Lalu diumumkan pada 11 Juli mendatang.

’’Sesuai PKPU Nomor 5/2017, audit dana kampanye sendiri paling lambat 15 hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU. Paslon juga wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu,” ujar Tio.

Baca Juga:   Tanggapi Polemik UKT, Jubir Rektor: Unila Mengemban Kewajiban Finansial

Paslon juga memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, rekening khusus dana kampanye, dokumen pencatatan, serta data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Kemudian melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang serta meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu untuk memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit. (rma/c1/whk)




  • Bagikan