Baik Untuk Kesejahteraan Petani, Komisi VI DPR RI Dukung Erick Thohir Dorong Program Sawit Rakyat


Menteri BUMN RI Erick Thohir. Foto ist

RADARLAMPUNG.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun SE MAP mendukung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengawal dengan sungguh-sungguh Program Sawit Rakyat yang dikerjasamakan dengan masyarakat.

Program Sawit Rakyat ini diluncurkan Menteri BUMN Erick Tohir sekira 3 bulan lalu. Dimana kementerian ini menugaskan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN untuk terus membangun dan menjaga kemitraan strategis bersama UMKM dan petani rakyat.





“Program sawit rakyat ini baik, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tetapi saya minta sebagai wakil rakyat, Pak Erick harus bersungguh-sungguh menjalankannya,” terang Hartono Bangun, Kamis (17/3).

Kementerian BUMN melalui PTPN, harus mengawal Program Sawit Rakyat agar program tersebut tidak hanya menjadi simbol diawal namun tidak ada implementasinya dilapangan. Sehingga harapan untuk menciptakan keseimbangan pasar nantinya benar-benar terwujud.

Anggota Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan, Program Sawit Rakyat memerlukan kerjasama jangka panjang. Sebab dalam implementasinya tidak cukup setahun dua tahun sampai membuahkan hasil.

“Menanam sawit itu dari awal sampai akhir, butuh waktu 4 sampai 5 tahun untuk panen. Kalau sekarang misalnya sudah diberikan bibit unggul, itu bagaimana selanjutnya harus dikawal sampai nantinya sawit bisa berbuah,” kata Hartono Bangun.

“Rakyat akan terbantu dengan adanya bibir unggul, tetapi selanjutnya, seperti bagaimana pemupukannya, konsultannya, itu bisa mengarahkan cara perawatannya sampai panen dan akhirnya bisa dicapai hasil panen yang maksimal,” sambung Legislator dari Dapil Sumut III itu.

Terakhir, Hartono Bangun menyinggung luasan Program Sawit Rakyat yang sudah bekerja sama dengan PTPN. Kata dia, luasan 42 ribu hektar masih sangat kurang untuk tujuan menciptakan keseimbangan pasar. Ke depan, jika program ini menjadi komitmen Kementerian BUMN harus ditambah luasannya.

Sekedar diketahui, Menteri BUMN pada Seminar Membangun Aglomerasi Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pekan lalu mengungkapkan Program Sawit Rakyat merupakan kolaborasi antara BUMN dengan rakyat.

“Kalau program ini jalan, maka akan terjadi keseimbangan, dimana BUMN bersama rakyat juga bisa berperan,” katanya.

Dulu, kata Erick, bibit sawit tidak diberikan oleh kementerian sehingga masyarakat mendapatkan bibit yang salah. Melalui Program Sawit Rakyat pada PTPN, polanya diubah karena perusahaan plat merah ini sudah bisa memproduksi bibit sendiri, bukan impor.

“Program Sawit Raktar ini bisa didorong, tentu di propinsi-propinsi yang kuat sektor sawitnya,” demikian Menteri Erick.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah meluncurkan program sawit untuk rakyat sejak 3 bulan lalu melalui PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dengan menyediakan dan melepas bibit sawit unggul bersertifikat kepada para petani.

Selama kurun waktu itu telah terbentuk sebanyak 42 ribu hektare lahan hasil program yang bersinergi bersama para petani tersebut.

“Kalau program (sawit rakyat) ini jalan maka akan terjadi keseimbangan, di mana BUMN bersama rakyat juga bisa berperan,” kata Erick dalam sambutannya di acara seminar hasil kajian Membangun Aglomerasi Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), di Hotel Fairmont, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Erick dengan program sawit rakyat dapat menciptakan keseimbangan pasar. Erick menceritakan dahulu bibit sawit tidak diberikan langsung kepada masyarakat sehingga petani kerap mendapatkan bibit yang tidak tepat.

Namun, sekarang PTPN sudah mengubah pola pikirnya, saat ini PTPN sudah bisa memproduksi bibit sendiri saat ini, bukan impor lagi.

“PTPN memberikan kerja sama bibit kepada petani sawit,” ungkap Erick.

Sembari menunggu bibit kelapa sawit tumbuh menjadi kelapa sawit, para petani yang bekerja di PTPN, hasilnya di offtaker.

Lebih lanjut Erick mengatakan dengan situasi kebutuhan minyak sawit yang tinggi, BUMN menerapkan switch terhadap seperempat produksinya sebanyak 750 ton per bulan untuk memenuhi permintaan minyak goreng.

Meskipun produksi itu tidak mencukupi sebab kebutuhan nasional perbulan nya mencapai 9 juta ton. Erick mendorong swasta untuk ikut berpartisipasi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kita mengetuk hati pihak swasta juga harus memiliki komitmen untuk membanjiri pasar dalam negeri,” ungkap Erick. (rls/yud)