Bandar Lampung Terapkan PPKM Darurat, Ini Bedanya dengan PPKM Mikro

  • Bagikan
Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto. Foto Rimadani Eka Mareta/radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID-Menteri Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyebutkan Bandarlampung masuk dalam 15 kabupaten/kota se Indonesia yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diluar Jawa Bali. Dan PPKM darurat direncanakan mulai berlaku Senin (12/7). (Baca : Bandar Lampung Akan Berlakukan PPKM Darurat, Ini Penjelasan Sekprov Lampung)

Kota Bandarlampung sendiri telah melaksanakan PPKM Mikro. Lantas apa perbedaan PPKM Mikro dengan PPKM Darurat ? Berikut penjelasannya mengutip keterangan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Jumat (9/7).

Ada beberapa poin yang perlu di perhatikan. Dari sebelumnya PPKM Mikro tahap XII yang berlaku 6 sampai 20 Juli menuju PPKM Darurat. Pertama kegiatan perkantoran atau tempat kerja, baik di lingkungan pemerintahan maupun perkantoran BUMD, BUMN atau swasta.

Sebelumnya untuk kabupaten kota level 4 dilakukan work from home (WFH) 75% dan work from office (WFO) 25%; untuk kabupaten kota level lainnya WFH 50% dan WFO 50%. Sementara pada saat pelaksanaan PPKM Darurat, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% WFH. Pelaksanaan resepsi pernikahan juga ditiadakan selama penerapan PPKM darurat.

Kegiatan belajar mengajar, Jika sebelumnya kabupaten/kota level 4 dilakukan secara daring, dan kabupaten kota level lainnya sesuai dengan peraturan  Saat penerapan PPKM darurat, ditetapkan kegiatan belajar baik disekolah, perguruan tinggi, akademi, Tempat pendidikan atau pelatihan secara daring (dalam jaringan).

Kegiatan sektor esensial, jika sebelumnya dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, pengaturan kapasitas, dan proses yang ketat. Namun pada saat PPKM Darurat, sektor esensial seperti keuangan dan perbankan pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% WFO.

Baca Juga:   Awas, Jangan Coba-Coba Timbun Obat dan Oksigen Medis !

Untuk sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik tidak bisa ditunda, diberlakukan 25% maksimal WFO dengan protokol kesehatan ketat. Sektor kritikal, seperti kesehatan, keamanan, energi, logistik dan transportasi, industri makanan, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% maksimal WFO dengan protokol kesehatan. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi operasionalnya sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Untuk apotek dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam.

Kegiatan makan atau minum di tempat umum. Sebelumnya makan dan tempat minum paling banyak 25% pengunjung, pembatasan jam operasional sampai dengan 17.00 WIB, layanan pesan antar atau dibawa pulang diizinkan dengan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB, restoran yang melayani pesan antar dapat beroperasi selama 24 jam dan penerapan proses yang ketat. Saat penerapan PPKM darurat, makan atau minum ditempat umum ini hanya diperbolehkan menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat.

Kegiatan di pusat perbelanjaan atau mal. Jika sebelumnya pembatasan jam operasional sampai dengan 17.00 waktu setempat, pembatasan pengunjung paling banyak 25% dengan protokol kesehatan yang ketat. Pada saat PPKM darurat kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mal atau pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali aku untuk restoran, supermarket dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal 50% pengunjung.

Kegiatan konstruksi, sebelumnya dapat operasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan. Pada saat PPKM darurat dapat dilaksanakan 100% dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Baca Juga:   Kerja Cepat, Pemprov Atasi Masalah di Lampung

Untuk kegiatan ibadah, sebelumnya di kabupaten/kota level 4 ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman, untuk di kabupaten/kota level lainnya sesuai pengaturan dari Kementerian agama dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Pada saat PPKM darurat tempat ibadah baik masjid atau mushola, gereja, vihara, klenteng, serta tempat ibadah lainnya difungsikan sebagai tempat ibadah namun untuk tidak mengadakan kegiatan peribadatan keagamaan berjamaah atau yang diikuti banyak jamaah selama masa penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan melaksanakan ibadah di rumah.

Untuk kegiatan di area publik sebelumnya untuk di kabupaten kota level 4 ditutup sementara, untuk kabupaten/kota level lainnya untuk izinkan dibuka paling banyak 25% dari kapasitas. Namun untuk selama PPKM darurat, fasilitas umum baik area publik, Taman umum, tempat wisata umum, area republik lainnya ditutup sementara.

Untuk kegiatan seni budaya, sosial kemasyarakatan sebelumnya ditutup sementara sampai diantar aman. Untuk PPKM darurat maka kegiatan seni atau budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara. Begitu pula pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM darurat.

Selanjutnya untuk rapat, seminar, dan pertemuan secara luring yang sebelumnya memang ditutup sementara. Selama PPKM darurat kepada gubernur, bupati dan walikota melarang setiap bentuk aktivitas atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Dan terakhir transportasi umum, sebelumnya dapat dilakukan dengan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh pemerintah daerah. Saat penerapan PPKM darurat transportasi umum bagi kendaraan umum, angkutan massal taksi baik konvensional dan online, diperlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. (rma/wdi)




  • Bagikan