Besok, 18 Gerai Bakso Son Haji Sony Sudah Bisa Buka

  • Bagikan
Pemkot Bandarlampung lagi melakukan penyegelan di rumah makan bakso Sony di jalan Z. A. Pagar Alam, Bandarlampung, Selasa (15/6). Terlihat Petugas Satpol PP memasang segel kuning bertuliskan "Garis pemerintah kota dilarang melintas". Foto M. Tegar Mujahid/Radarlampung.co.id
Pemkot Bandarlampung lagi melakukan penyegelan di rumah makan bakso Sony di jalan Z. A. Pagar Alam, Bandarlampung, Selasa (15/6). Terlihat Petugas Satpol PP memasang segel kuning bertuliskan "Garis pemerintah kota dilarang melintas". Foto M. Tegar Mujahid/Radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID – Sempat alot cukup lama, akhirnya Bakso Son Haji Sony bersedia menandatangani pakta integritas pengoptimalan penggunaan alat pencatat transaksi atau tapping box.

Penandatanganan pakta integritas tersebut berlangsung pada Selasa (12/10) sekitar pukul 16.00 WIB di ruang rapat Inspektorat Pemerintah Kota Bandarlampung. Sehingga besok (12/10) sekitar pukul 09.00 WIB 18 gerai Bakso Son Haji Sony di Kota Tapis Berseri serentak dibuka.


Hal tersebut dibenarkan Inspektur Kota Bandarlampung M. Umar. Menurutnya, setelah rapat bersama tim dari Bakso Son Haji Sony dan penasehat hukuknya selama dua jam, akhirnya pihak Bakso Sony bersedia menyetujui semua poin dalam pakta integritas itu.

“Rapat dari pukul 14.00 WIB sampai 16.00 WIB dari bersama kita, BPPRD, Bagian Hukum, pihak Bakso Son Haji Sony bersama Penasehat Hukumnya. Semua sudah disetujui dari yang kita konsepkan. Termasuk tidak menggunakan KAS Register mereka,” ujarnya saat dihubungi Radarlampung.co.id, Selasa (12/10).

Baca Juga:   Bripka IS Segera Jalani PTDH

M. Umar melanjutkan, dijadwalkan Rabu (13/10) sekitar pukul 09.00 WIB akan dilakukan pembukaan gerai secara simbolis, berupa pelepasan segel bersama penasehat hukum Bakso Son Sony gerai pusat mereka di Jl. Wolter Monginsigi. Yang kemudian dilanjutkan secara serentak oleh Satpol-PP di 17 gerai lainnya.

Disinggung terkait pajak, M. Umar mengatakan tetap dilakukan audit, namun audit tersebut berbeda dengan penandatangan pakta intergritas. Sebab, penandatangan pakta intergitas berkaitan dengan TP4D terkait pengoptimalan penggunaan tapping box. Sedangkan audit pajak dengan BPPRD.

“Tetap kita audit, itu kasusnya beda. Kalau audit bisa ditanya ke Pak Yanwardi,” tuturnya. (pip/sur)




  • Bagikan