BKN Desak PPK Eksekusi 2.357 ASN Terlibat Tipikor

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Tak juga dieksekusi, akhirnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) turun tangan menyelesaikan polemik abdi negara yang terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor). Langkahnya, dengan mengeluarkan surat teguran untuk Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi yang ditembuskan ke kepala daerah.

Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi komitmen pemerintah pusat membersihkan pelaku korupsi yang bercokol di instrumen pemerintah. Yang menarik, kali ini BKN menggandeng sejumlah lembaga terkait. Tidak hanya KemenPANRB, Kemendagri, BPK, BPKP. BKN juga meminta kesediaan MA dan KPK.


“Kesepakatannya sudah dirumuskan dan tinggal dijalankan. Ini menyikapi, kritik atas proses penegakan hukum terhadap ASN Tipikor yang belum optimal,” terang Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, Kamis (31/1).

Penindakan secara progresif ini digencarkan sejak Surat Keputusan Bersama (SKB) KemenPANRB, Kemendagri, dan BKN dengan Nomor: 182/6597/SJ, dengan Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/201. Dengan SKB ini, posisi BKN makin kuat untuk proaktif terkait pemecatan PNS yang terjerat kasus korupsi.

“Secepatnya, ya secepatnya akan diterbitkan edaran bersama tentang pemberian batas waktu tambahan bagi PPK untuk menerbitkan SK PTDH dan sanksi tegas bagi PPK yang tidak memberhentikan PNS Tipikor BHT,” timpalnya.

Baca Juga:   Pemkot Tutup Seluruh Gerai Bakso Son Haji Sony

Hingga akhir Januari 2019, data ASN yang terlibat tipikor dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebanyak 2.357 ASN Tipikor BHT. Dari jumlah tersebut baru 20,28% sudah dijatuhkan sanksi PTDH. Rinciannya, 49ASN pada tingkat pusat atau kementrian, sementara 429 ASN lainnya di daerah. “Masih-masing daerah saya tidak hafal. Itu globalnya saja,” terang Ridwan.

BKN, lanjut dia, memberikan apresiasi PPK yang telah memberhentikan 673 ASN Tipikor BHT di luar data 2.357, dengan rincian 75ASN pusat dan 598 ASN daerah. Disinggung SKB yang ditetapkan, Ridwan menjeleskan bahwa isi SKB itu berkaitan dengan aturan penegakan hukum terhadap ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. “Kerangkanya kan sudah jelas, ya ditindak dan harus dikeluarkan surat keputusan PTDH,” tegasnya.

Tidak hanya itu, BKN itu sudah melakukan upaya proaktif dengan memblokir data kepegawaian di database kami secara nasional untuk 2.357 itu. “Langkah ini dilakukan agar mereka tidak bisa promosi, tidak bisa naik pangkat, dan sebagainya,” kata Ridwan.

Baca Juga:   Unila Raih Rekor MURI Katagori Pengukuhan Guru Besar Terbanyak di Indonesia

Meski sudah diblokir, sistem penggajian dan penugasan PNS koruptor tersebut masih aktif. Ridwan menerangkan, cepat atau lambatnya proses pemecatan ASN koruptor tergantung pada PPK. 

“Saya ibaratkan begini, PPK itu menteri, Kepala LPMK, kalau di pusat. Kalau di daerah itu gubernur, wali kota, bupati. Jadi kecepatannya tergantung dari mereka-mereka semua, kalau mereka lambat menandatangani ya enggak bisa,” ujar Ridwan.

Beberapa kendala yang dihadapi, misalnya, adanya keengganan dari PPK untuk melakukan pemecatan karena kasus korupsi yang menjerat ASN tersebut terjadi di luar kepemimpinan mereka. Kendala kedua, adanya putusan yang sudah inkracht tetapi tidak diterima oleh PPK terkait.

Kendala terakhir, alasan kemanusiaan atau merasa kasihan terhadap PNS tersebut. Meski pemecatan berada di luar wewenang BKN dan adanya kendala tersebut, Ridwan mengatakan, BKN akan terus mendorong PPK melakukan pemecatan PNS koruptor.”Sekali lagi kami hanya ingin meneguhkan kepada PPK, teman-teman di daerah, apa pun case-nya, ayo kita segera berhentikan supaya kerugian negara tidak bertambah banyak,” tandasnya. (fin/kyd)




  • Bagikan