Catat, Ini Antisipasi Penanganan Konflik di Lampung

  • Bagikan
Kepala Kesbangpol M. Firsada menerima Piagam Penghargaan Peringkat II Penanganan Konflik Lampung. Foto dok Kesbangpol Lampung

RADARLAMPUNG.CO.ID – Miliki rencana aksi terpadu, menjadi keunggulan Provinsi Lampung dalam penanganan konflik di daerahnya. Itu terbukti dengan Provinsi Lampung menjadi Pringkat II Capaian Kerja Pelaporan Rencana Aksi Terpadu penanganan Konflik Sosial, Maret lalu.

Kepala  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung M. Firsada mengatakan, Lampung memiliki konsep rencana aksi ketika terjadi konflik. Dalam penangananya terdapat Tim Penanganan Konflik yang diketuai Kepala Kesbangpol, Karo Ops Polda, dan Kasi Ops Korem.

Lanjutnya, tim tersebut sampai ke tingkat bawah, seperti Polda dengan Bhabinkamtibmas dan Korem dengan Babinsanya. “Ketika konflik cara menyampaikan informasi itu berimbang. Jadi setiap konflik tidak akan meluap. Jadi setiap konflik ada penanganan dan penegakan hukum, itulah timnya,” ujarnya kepada Radarlampung.co.id, Kamis (3/6).

Baca Juga:   Biddokes Vaksinasi Anggota Bhayangkari

Ditambah, pihaknya pun memiliki FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) yang diisi ahli dan tokoh masyarakat, serta di ketuai oleh Profesor Sunarto. “FKDM merekomendasikan peta konflik di Lampung. Mana daerah yang rawan konflik, cara penanganannya gimana, dan juga memberikan statistik. Dari data itu kita, bersama tim dari Korem sama Polda sudah antisipasi mana yang rawan,” jelasnya.

Untuk pemetaannya sendiri, konflik di Lampung dibagi tiga, yaitu Konflik Lahan atau Tanah, Etnis dan Konflik Perusahaan serta pekerja. Kata Firsada, untuk konflik lahan daerah rawan Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Konflik Perusahaan dan Pekerja  merata tapi yang banyak di Tulang Bawang, Mesuji, dan Lempung Tengah. “Kalau konflik yang disebabkan oleh etnis alhamdulilah sekarang sudah tidak ada. Itu berkat peran tokoh masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga:   Empat Kabupaten Prioritas Awal Program Simnangkis Tekan Kemiskinan di Lampung

Ia menuturkan, dengan adanya rencana aksi konflik saat ini sudah jarang terjadi konflik yang berkepanjangan. “Karena kalau ada selisih langsung diselesaikan.  Ada Babinsa dan Bhabinkamtibmas sampai tingkat bawah. Contoh Candipuro, penanganan cepat, gak sampai meluas. Makanya penegakan hukum langsung naik,” tuturnya.

Firsada pun memaparkan, kedepan Pemprov merencanakan, akan meningkatkan komunikasi antar TNI, Polri, serta Tokoh Masyarakat. “Tim ini juga tugasnya mengcounter informasi. Karena kalau ada kejadian, pasti info Hoax cepat banget. Dengan adanya tim, informasi langsung di netralisir. Misal ada kebakaran, tim langsung cari data yang sebenarnya. Kalau kebakaran karena listrik ya listrik. Jangan informasi yang beredar karena diserang kelompok tertentu. Jadi informasi langsung jelas,” ungkapnya.

Baca Juga:   Tunda Kenaikan, Penyesuaian Tarif Tol Bakuheni-Terbanggi Tunggu Penyelesaian Perbaikan

Penghargaan ini sendiri, lanjutnya rutin diadakan setiap tahun, dan kedepan target Lampung menjadi yang terbaik nasional. Ditambahkannya, selama 2021 setidaknya ada tiga konflik tanah dan satu konflik di Candipuro.

“Tiga konflik tanah di Mesuji, Lampung Tengah, dan Jabung selesai dengan penegakan hukum, gak sampai perang antar kampung lagi. Dibanding 2020 bisa dikatakan menurun,” tutupnya.  (pip/wdi)



  • Bagikan