Dendi: Opini WTP Harus Diapresiasi


Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyerahkan laporan keuangan tahu anggaran 2018 kepada Ketua DPRD M. Nasir dalam sidang paripurna, Senin (17/6). FOTO FAHRURROZI/RADARLAMPUNG.CO.ID
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyerahkan laporan keuangan tahu anggaran 2018 kepada Ketua DPRD M. Nasir dalam sidang paripurna, Senin (17/6). FOTO FAHRURROZI/RADARLAMPUNG.CO.ID

radarlampung.co.id – Bupati Dendi Ramadhona menyampaikan, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2018 telah diaudit oleh Tim Auditor BPK Perwakilan Lampung. Ini berdasarLaporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 21A/LHP/XVIII.BLP/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Hal itu diungkapkan saat paripurna penyampaian raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pesawaran Tahun Anggaran 2018 di ruang sidang paripurna DPRD setempat, Senin (17/6).





“Perolehan opini dengan standar tertinggi untuk ketiga kalinya ini patut diapresiasi. Hal tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah dengan pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Dendi.

Dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pesawaran Tahun Anggaran 2018, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,285 triliun atau 95,43 persen dari anggaran sebesar Rp1,347 triliun, yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasar laporan hasil pemeriksaan BPK, diperoleh realisasi belanja daerah dan transfer tahun anggaran 2018 sebesar Rp1,340 triliun atau 95,42 persen dari anggaran sebesar Rp1,404 triliun. Meliputi belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Sedangkan dari sisi pembiayaan netto, terealisasi sebesar Rp57,909 miliar  atau 101,40 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp57,113 miliar yang merupakan hasil dari komponen penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan.

“Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dalam pelaksanaan APBD tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (ozi/ais)