Di Rapat Paripurna, DPRD Lamtim Kritisi Soal Infrastruktur


Juru Bicara Fraksi PKS Muslich Haryono Serahlan Pandangan Umum Terhadap LPPA Kepada Plt.Bupati Zaiful Bokhari. Foto Dwi P/radarlampung.co.id

radarlampung.co.id-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur berharap eksekutif memberi prioritas pembangunan infrastruktur. Terutama jalan.

Khususnya, peningkatan pembangunan infrastruktur di Sukadana yang merupakan ibukota Kabupaten Lampung Timur. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LPPA) 2018, Jumat (14/6).





Juru bicara Fraksi NasDem Meri Hutasoit menjelaskan, di usianya yang sudah 20 tahun masih banyak infrastruktur jalan dalam kondisi memprihatinkan. “Ke depan pembangunan infrastruktur di Sukadana juga perlu mendapat prioritas. Sebab, Sukadana merupakan ibukota kabupaten, namun infrastrukturnya masih tertinggal di banding kabupaten/kota lainnya di Lampung,”harap Meri Hutasoit melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ali Johan Arif.

Kesempatan yang sama juru bicara Fraksi PKS Muslih Haryono berharap, ke depan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal program pembangunan semakin meningkat. Kemudian, penyusunan perencanaan pembangunan juga semakin baik. Sehingga tidak ada lagi kegiatan yang putus kontrak karena perencanaan yang kurang baik.

“Alhamdulillah, pelaksanaan APBD 2018 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung. Semoga ini menjadi pemicu semangat bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menjadi lebih baik lagi,” harap juru bicara Fraksi PKS Muslih Haryono melalui rapat paripurna yang juga dihadiri Plt.Bupati Lamtim Zaiful Bokhari dan jajaran.

Harapan senada disampaikan Sudibyo selaku juru bicara Fraksi Golkar, Wayan Surya Utama (PDIP), Sukartini (PKB), Agus (Gerindra) dan Suyoto (Demokrat).

Sementara juru bicara Fraksi PAN Hendrik Kurmiawan mempertanyakan, nilai sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2018 yang mencapai Rp149,8 miliar. “Nilai Silpa yang terlalu besar itu sekedar catatan ada danaya ? ,” kata Hendrik. (wid/wdi)