Diduga Ada Kejanggalan dalam Program KKBPK di Lampura, Kepala DP2KB ; Semua Sudah Sesuai Peruntukannya

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), semester I tahun 2021, pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) setempat, diduga ada kejanggalan.

Informasi yang dihimpun radarlampung.co.id, pada kegiatan tersebut, bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) pusat sebesar Rp1,256 miliar lebih itu dipergunakan untuk sosialisasi program keluarga berencana di 23 Kecamatan yang ada di Lampura.


Namun, dalam proses kegiatannya, diduga ada mark-up anggaran. Mulai dari jumlah peserta yang mengikuti, sampai kepada tata laksana lain, seperti snack, makan, honor peserta maupun pembicara dan lainnya.

“Tentunya ini cukup memprihatinkan, ditengah pandemi, masih ada saja oknum yang memanfaatkan keadaan. Sebagai contoh biaya jumlah peserta yang ikut, sekarang zaman covid masih ada yang begitu,” Kata salah satu sumber yang enggan disebutkan identitasnya.

Menurut sumber itu, Anggaran dikucurkan lebih dari Rp54 juta/kecamatan. Sementara, untuk sekali pertemuan itu, dirinya mengklaim tidak sampai 30 orang. Apalagi ditengah pandemi, sehingga tak memungkinkan dilaksanakan kegiatan melebihi kapasitas ruangan tersedia disetiap Kecamatan.

“Sekarang kita hitung-hitung saja. Apabila anggaran itu semester I sebesar Rp1,256 Milyar, apabila kita bagi 23 Kecamatan, maka akan timbul besaran anggaran Rp54 juta lebih,” bebernya.

Sumber tersebut menjelaskan, jika dihitung untuk narasumber sebesar Rp1 juta per orang, dan terdapat lima narasumber, sehingga totalnya hanya Rp5 juta. Untuk makan-minum seperti Snack dan makan siang, di asumsikan sebesar Rp25 ribu. Jika dikalikan 40 orang yang hadir, maka hanya mengeluarkan tidak kurang dari Rp1 juta lebih.

Baca Juga:   Pemkab Lampura Launching Penggunaan Scan QR Code Aplikasi Peduli Lindungi

“Untuk uang transport para peserta yang hanya diberi Rp150 ribu/orang saja, jika di kalikan 40 orang peserta, berarti hanya Rp6 juta. Ada lagi alat tulis kantor (ALT) semisal Rp2 juta. Jika di totalkan kegiatan itu, paling hanya menghabiskan anggaran kurang lebih Rp14 juta saja. Sementara total itu kan tiap kecamatan Rp54 juta lebih,” kata narasumber yang mewanti-wanti tidak menyebutkan identitasnya.

Terpisah, di beberapa kecamatan mengaku hanya ketempuhan tempat. Seperti di Kecamatan Sungkai Selatan, mengaku pernah sekali ada sosialisasi tersebut di aula kecamatannya.

“Pernah ada sekali itu, dilakukan dua sesi karena masih pandemi covid-19. Pada sesi pertama ada 20 peserta, kemudian dilanjutkan kedua berjumlah 15 orang. Mereka diberi honor Rp 150.000/peserta diberi makan siang dan snack, selebihnya tak ada, “kata Camat Sungkai Selatan, Riza Yulia.

Menurutnya, kegitan di Kecamatan yang dipimpinnya hanya dilakukan sebanyak 1 kali hingga saat ini. “Kalau di kecamatan, ya hanya sekali saja. Apa yang saya ketahui ya itulah nyatanya,” kata wanita berhijab itu.

Bahkan, di Kecamatan Abung Barat tidak ada koordinasi sama sekali. Dari informasi jajaran, mereka hanya melakukan itu di kantornya, yakni di UPTD DP2KB, yang berada tepat disebelah kantor camat. Paling hanya mampu menampung belasan orang saja, karena keterbatasan ruangan maupun keadaan pandemi.

Baca Juga:   Wow! Aset Lampura Capai Rp4,18 Triliun

“Malah kami tidak tahu sama sekali itu, karena memang tidak ada koordinasinya sama pihak Kecamatan. Makanya setahu saya itu tak pernah dilakukan disini (kecamatan Abung Barat, Red), ” kata Efril, selaku camat Abung Barat.

Untuk itu, ia berharap kepada DP2KB ketika adanya program di kecamatan, baiknya dapat koordinasi terlebih dahulu.

“Saya saja, sebagai camat tidak tahu kegiatan itu. Apalagi, mereka (DP2KB, Red) mau koordinasi. Ya maunya kedepan koordinasilah,” tambah Efril.

Terpisah, Kepala DP2KB Lampura, Muzairin Daud saat dikonfirmasi terkait hal itu mengaku tidak mengetahuinya. Sebab, dirinya baru beberapa bulan, setelah dilantik. Tepatnya bulan Juli 2021 lalu, sehingga belum mengetahui pasti terkait kegiatan itu.

“Saya belum tahu persis kegiatan itu. Tapi, setelah koordinasi dengan KPA (sekretaris) dan kabid (PPK), tidak ada kejanggalan selama kegiatan itu berlangsung,” katanya.

Menurutnya, segala pelaksanaan telah sesuai dengan mekanismenya. Sebab, dirinya telah mendalami ke internal. Dan tak ditemukan adanya kejanggalan.

“Sudah saya tanya-tanya juga ke KPA, PPK, dan PPTK. Tidak benar itu, semua telah dilaksanakan sesuai peruntukkannya,” pungkasnya. (ozy/yud)




  • Bagikan