Dikritik Dewan, Ambulans Gratis Pesawaran Tetap Jalan

  • Bagikan
Layanan ambulans gratis bergambar Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona terparkir di lokasi-lokasi strategis seperti perempatan Tugu Pengantin. FOTO IDRUS/RADARLAMPUNG.CO.ID

radarlampung.co.id – Meski sempat dikritik oleh DPRD, ambulans gratis bergambar Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona tetap dilakukan. Dewan menilai layanan tersebut justru menabrak aturan yang dibuat pemkab.

Dalam Perda Nomor 2/2012 tentang Retribusi Jasa Umum, terdapat tarif-tarif yang harus dipenuhi oleh setiap pasien seperti halnya untuk penggunaan ambulans dalam kota atau sekitaran Bandarlampung. Maksimal 20 kilometer (km) akan dikenai jasa sarana sebesar Rp15 ribu, jasa manajemen Rp7.500, jasa sopir Rp67.500, dan BBM Rp60 ribu sehingga total Rp150 ribu.

Selain itu, dalam aturan tersebut, pasien diharuskan membayar jasa pelayanan perawat pendamping sebesar Rp200 ribu, sehingga total yang harus dikeluarkan pasien sebesar Rp350 ribu. Jika melebihi 20 Km, maka pasien akan dikenai tambahan biaya sebesar Rp5 ribu per Km.

Baca Juga:   Update Covid-19 Lamtim, 4.156 Terkonfirmasi Positif, 2.900 Sembuh

Beda halnya jika di luar provinsi. Selain ditambah Rp5 ribu per Km, biaya pelayanan perawat pendamping sebesar Rp750 ribu serta jasa pelayanan dokter pendamping sebesar Rp1,25 juta.

“Jika ambulans gratis memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya kurang mampu, mengapa tidak diberlakukan sejak dahulu. Sehingga di Pesawaran tidak pernah ada cerita, pasien kurang mampu tidak diperbolehkan naik ambulans karena tidak memiliki biaya dan terpaksa naik angkot,” tegas anggota Fraksi PDIP Heri Yurizal saat menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna penyampaian RAPBD 2020.

Heri juga mempertanyakan langkah pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan yang justru tidak mengkoordinasikan Perda Nomor 2/2012 tentang Retribusi Jasa Umum tersebut. “Semestinya, pemerintah tidak melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri, sehingga masyarakat akan patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat,” ujarnya.

Baca Juga:   Update Covid-19 Lamtim, 4.156 Terkonfirmasi Positif, 2.900 Sembuh

Fraksi PDIP juga menilai fungsi pengawasan terhadap beberapa kegiatan Dinas Kesehatan sangat lemah. Hal itu tentunya dapat membuat hasil kegiatan dan pekerjaan fisik memiliki kualitas yang buruk.

Ditambahkan, adanya beberapa pejabat dilingkup dinas yang tersangkut masalah hukum. “Hal ini tentunya mencoreng nama baik Kabupaten Pesawaran di mata masyarakat,” tandasnya.




  • Bagikan