Dilaporkan ke DKPP, Ketua Bawaslu Lampung : Tidak Ada Penyalahgunaan Wewenang

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID- Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) beberapa waktu melaporkan Bawaslu Provinsi Lampung ke KPK terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dan dugaan gratifikasi. KRLUPB juga melaporkan Bawaslu Lampung ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Terkait laporannya itu, Ketua KRLUPB Rakhmat Husein DC, meminta ketegasan DKPP untuk memecat Ketua beserta seluruh anggota Bawaslu Provinsj Lampung. Pihaknya menilai Bawaslu Lampung sudah tidak menjalankan fungsi tidak sesuai dengan aturan yang ada.


Hal tersebut terkait output dari sidang pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang melahirkan putusan memerintahkan KPU Kota Bandarlampung untuk mendiskualifikasi paslon nomor 3 pilwakot Bandarlampung, Eva Dwiana-Deddy Amarullah.

“Kami juga mempertanyakan independensi Bawaslu. Kita minta tidak hanya Ketua Bawaslu Provinsi Lampung saja yang ditindak tegas, diberhentikan. Tapi seluruh anggotanya,” tandas Rahmat Husein, Kamis (28/1).

Husein menjelaskan, pada persidangan nanti, pihaknya bakal menyiapkan bukti-bukti dan saksi unutk memperkuat gugatannya mengenai kesalahan dan pelanggaran kode etik Bawaslu.

“Kalau pasal berapa-berapanya nanti kita ungkap di persidangan lah. Nanti tidak etis jika dipublish ke media sekarang. Namun yang jelas, dari bukti yang ada Bawaslu melanggar kode etik. Kita siapkan bukti, kita siapkan saksi,” ucapnya.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah di WA Grup menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan penyalahgunaan wewenangnya dalam putusan pada sidang TSM beberapa waktu lalu.

“Tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam putusan yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi Lampung, semua didasarkan pada fakta persidangan dan aturan yang berlaku, kita menghormati semua pihak yang mengambil upaya hukum sesuai dengan saluran yang disediakan,” kata dia. (abd/wdi)




  • Bagikan