Dinkes Lampung Pastikan Stok Vaksin Masih di Bawah Expired Date

  • Bagikan
ILUSTRASI/FOTO DOKUMEN RADARLAMPUNG.CO.ID

Radarlampung.co.id – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Reihana menanggapi polemik terkait stok vaksin yang belum tersuntikkan di Lampung. Ya, Reihana memastikan vaksin yang ada masih di bawah expired date atau tanggal kadaluarsa.

Hal itu disampaikan Reihana pada Rabu (6/10) melalui pesan singkatnya. “Saya sudah cek, kalau vaksin khusus nakes (tenaga kesehatan) jumlahnya tinggal sedikit lagi. Expired date-nya sampai November 2021,” beber Reihana.


Sementara, masa expired date jenis vaksin lainnya masih jatuh pada Januari 2022.

“InsyaAllah tidak demikian (expired date), dan jumlah vaksin juga tidak sebanyak itu,” beber Reihana.

Terhitung per 4 Oktober lalu, jumlah vaksin yang diterima sebesar 3.400.640 dosis, yang telah didistribusikan sebesar 2.902.394 dosis, sementara yang masih tersisa belum terdistribusikan sebesar 498.246 dosis.

Baca Juga:   Riana Sari Arinal Kenalkan Batik Sebage di Webinar Pengembangan Batik Luar Jawa

Jumlah tersebut dapat berubah sewaktu-waktu karena proses masuk dan keluarnya vaksin terus berjalan.

Anggota Komisi V DPRD Lampung Deni Ribowo pun membantah adanya kabar 2 juta dosis vaksin Covid-19 di Lampung terancam kadaluwarsa.

“Saat ini dosis vaksin Covid-19 yang belum terpakai mencapai 319 ribu dari total 3,4 juta. Dosis vaksinasi yang telah diterima Provinsi Lampung sekitar 23,50 persen dari total kebutuhan 14,6 juta. Jadi kita membantah soal hampir dua juta vaksin di Lampung terancam kadaluwarsa,” kata Deni Ribowo.

Namun, ada persoalan mengenai input data yang sudah divaksinasi. Karena ada beberapa daerah terkendala dengan sinyal. Hal ini akan berpengaruh pada penilaian dari pemerintah pusat.

Baca Juga:   Nirwana Tunjukkan Sikap Loyal dan Pemimpin Matang

“Seperti beberapa waktu lalu di Suwoh, Lambar, sebanyak 500 orang sudah vaksinasi. Karena terkendala dengan sinyal, kemudian data tersebut belum bisa langsung diinput, tetapi dicatat dulu secara manual. Jadi manakala data ini telat masuk atau delay, maka mempengaruhi penilaian dari pemerintah pusat terhadap kita,” tambahnya. (rma/sur)




  • Bagikan