Disdikbud Lampung Respon SKB 3 Menteri Soal Seragam Atribut Siswa

  • Bagikan
Kepala Disdikbud Lampung Sulpakar. FOTO RIMADANI EKA MARETA/RADARLAMPUNG.CO.ID

radarlampung.co.id-Pasca keluarnya Surat Keputusan bersama (SKB) tiga menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama mengenai Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung angkat bicara.

Kadisdikbud Lampung Sulpakar mengatakan, selama ini di Lampung tidak mengikat bagi peserta didik maupun tenaga pendidik dana penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah.


“Iya di Lampung tidak ada aturan tentang itu (seragam dan atribut di lingkungan sekolah),” ujar Sulpakar Jumat (5/2).

Dia mengatakan sampai sejauh ini, pihaknya mengaku siap mengikuti apapun nantinya aturan yang diturunkan dari Mendikbud. Termasuk mengenai seragam dan atribut di lingkungan sekolah.

Sementara diketahui, dari SKB 3 Menteri ini ditetapkan 7 diktum. Pertama peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut: a. tanpa kekhasan agama tertentu; atau b. dengan kekhasan agama tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:   1000 Dosis Vaksin Telah Disalurkan untuk Masyarakat oleh Denpom II/3 Lampung

Kedua Pemerintah dacrah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

Ketiga dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.

Keempat Pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya wajib mencabut peraturan, keputusan, instruksi, kebijakan, atau imbauan tertulis terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan/atau kepala sekolah yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Bersama ini ditetapkan.

Kelima dalam hal pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah tidak melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Bersama ini maka pertama pemerintah daerah memberikan sanksi disiplin bagi kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan sanksi kepada bupati/wali kota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Baca Juga:   1000 Dosis Vaksin Telah Disalurkan untuk Masyarakat oleh Denpom II/3 Lampung

Kementerian Dalam Negeri: memberikan sanksi kepada bupati/wali kota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; memberikan sanksi kepada gubernur berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan pemerintah lainnya yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Kementerian Agama: melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan/atau sekolah yang bersangkutan; dan 2. dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Keenam Ketentuan dalam Keputusan Bersama ini dikecualikan untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang beragama Islam di Provinsi Aceh sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Aceh. Ketujuh Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (rma/wdi)




  • Bagikan