Disebut Mendikbud Ristek Larang PTM, Pemkab Tuba: Kami Tidak Melarang, Tapi Menunda

  • Bagikan
Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di SMP Negeri 7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (16/11/2020). Berdasarkan surat pernyataan orang tua dan persetujuan guru, Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan simulasi belajar tatap muka pertama sejak pandemi COVID-19, selama dua minggu di empat sekolah menengah pertama (SMP) di mana lokasi sekolah berada di zona hijau berdasarkan penilaian Gugus Tugas dengan jumlah siswa terbatas serta wajib mematuhi protokol Kesehatan COVID-19. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/hp.

RADARLAMPUNG.CO.ID – Kabupaten Tulangbawang (Tuba) menjadi salah satu dari 12 daerah yang disebut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim melarang pembelajaran tatap muka (PTM). Hal ini disampaikan Nadiem saat raker dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan akun YouTube DPR, Senin (23/8) kemarin.

Terkait hal ini, Pemkab Tulangbawang melalui Dinas Pendidikan menjelaskan jika pemerintah daerah tidak melarang PTM, tetapi hanya menunda.


“Kami tidak pernah melarang (PTM), tetapi memang ditunda,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Tulangbawang Ristu Irham, Selasa (24/8).

Ristu menjelaskan, penundaan tersebut karena saat awal tahun ajaran baru lalu angka Covid-19 sempat meningkat.

Berdasarkan keputusan bersama dan pertimbangan Bupati Tulangbawang Winarti, pelaksanaan PTM terpaksa harus ditunda akibat belum melandainya kasus Covid-19 ketika itu.

“Bahkan 12 Juli lalu, Pemkab Tulangbawang sudah merencanakan PTM untuk jenjang pendidikan tingkat Paud, TK, SD, dan SMP. Namun karena kasus saat itu meningkat terpaksa kita tunda,” terang mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup Tulangbawang tersebut.

Baca Juga:   Tilep Uang Pajak, Mantan Ketua Koperasi Ditangkap Polisi

Selain itu, penundaan PTM di Tulangbawang saat itu juga menurutnya atas saran dan masukan berbagai pihak.

Ristu mengungkapkan, Bupati Winarti tidak ingin mengambil risiko dan lebih mengutamakan keselamatan warganya. Karena itu PTM terpaksa ditunda.

“Kalau untuk persiapan, sekolah-sekolah pada umumnya sudah siap. Namun tertunda karena saat itu belum melandai,” tutupnya.

Sementara itu, Bupati Tulangbawang Winarti saat ditemui Radarlampung.co.id usai upacara bendera peringatan HUT RI ke-76 beberapa saat lalu menerangkan, selain karena mementingkan keselamatan warganya, Pemkab Tulangbawang terpaksa menunda PTM karena vaksinasi belum mencapai 50 persen.

Saat ini, proses vaksinasi Covid-19 di Tulangbawang sendiri masih baru sekitar 11 persen. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu persoalan kenapa pemerintah belum melaksanakan PTM.

Baca Juga:   Gerebek Kontrakan, Polisi Sita 15 Paket Sabu

“Masyarakat di Tulangbawang belum 50 persen dapat vaksin. Sekarang baru sekitar 11 persen. Kalau kita sudah 50 persen mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik dan herd immunity terbentuk,” kata Winarti.

Selain Pemkab Tulangbawang, Mendikbud Ristek juga menyebutkan beberapa daerah lain yang melarang PTM yakni Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Pemkot Serang, Pemprov Gorontalo, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, Pemkab Pesawaran, dan Pemkab Mesuji.

“Ada beberapa daerah, Bapak Ibu anggota Komisi X, tolong bantuannya. Ada beberapa yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya, ya tolong,” ungkap Nadiem saat raker dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan akun YouTube DPR. (nal/sur)




  • Bagikan