Dispar Janji Mediasi Pengelola Pasar dan Perangkat Desa

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Sengketa antara pengelola Pasar Bonglai dengan Pemerintah Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara (Lampura), mendekati titik terang. Dinas Pasar (Dispar) setempat berencana segera memediasi kedua belah pihak. Sehingga kedepan dapat sejalan dengan aturan dan perundang-ungdangan yang berlaku.

Kadispar Lampura Wan Hendri mengatakan, Desa Gunung Keramat, Abung Tengah saat ini memiliki pasar baru di Dusun Bungkuk. Sementara, para pedagang yang dimotori pengelola pasar Bonglai, enggan menempati lokasi pasar baru.

“Saya sudah mengetahui adanya persoalan tersebut. Sebelumnya, pihak Desa Gunung Besar sudah melakukan konsultasi ke sini (Dinas Pasar, red). Namun ketika itu, kami arahkan agar persoalan pasar desa tersebut terlebih dahulu dicarikan pemecahannya di tingkat desa hingga kecamatan setempat,” ujar Wan Hendri, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (22/1), di ruang kerjanya.

Merujuk Undang-Undang Nomor 6/2014, menurutnya pasar desa merupakan kewenangan pemerintahan desa setempat. “Di-era otonomi daerah, desa memiliki kewenangan luas, salah satunya pengelolaan pasar desa. Apa yang terjadi di pasar lama dan pasar baru itu merupakan hak dan kewenangan desa yang sifatnya mutlak. Kenapa? Karena itukan merupakan pasar desa. Lain halnya jika pasar itu merupakan pasar kabupaten,” beber Wan Hendri, seraya menyampaikan rencana mediasi dilaksanakan Kamis atau Jum’at mendatang.

Pada awalnya,  kata dia, sebelum persoalan ini melebar dan menjadi konsumsi publik, sudah disarankan untuk menyelesaikan persoalan itu dengan cara musyawarah untuk mufakat. “Apa sih persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah?” cetuhnya.

Di satu sisi, jelas Wan Hendri, Pemkab Lampura tidak pernah melarang adanya keinginan suatu daerah ataupun pihak tertentu untuk membuat dan mengelola pasar. “Selagi hal dimaksud tidak melanggar rencana tataruang dan rencana tatawilayah daerah, silahkan saja. Karena, dengan adanya pasar, hal itu menandakan denyut perekonomian suatu daerah terus berjalan. Ada pedagang dan pembeli yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar,” jelasnya.

Terkait persoalan pasar di Desa Gunung Besar, lanjut dia, diwajibkan untuk memenuhi duhulu aturan yang ada. Baik secara administratif maupun hal lain yang melekat di dalamnya. “Segala sesuatu itu kan ada aturannya. Tujuannya apa? Tidak lebih agar segala kepentingan yang ada dapat tertata dengan baik dan tertib,” katanya.

Menurut Wan Hendri, pasca imbauan pihak desa pada penertiban di lokasi pasar lama belum lama ini, pihak desa masih menemukan jalan buntu (deadlock, red). Maka Pemkab Lampura akan memfasilitasi pemecahan persoalan yang ada.

“Jika mediasi tetap tidak memberikan solusi dan titik terang, langkah tegas yang akan diambil. Artinya, pihak mana yang memenuhi aturan hukum yang berlaku, itulah yang akan ditetapkan sebagai pihak legal dan patut dipertahankan,” tambah Wan Hendri.

Meski demikian, diakui Wan Hendri, kedua belah pihak memiliki tujuan baik demi laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Desa Gunung Besar. “Aspirasi keduanya wajib diserap. Namun, tetap mengedepankan koridor hukum dan peraturan yang ada,” terangnya.




  • Bagikan