Ditanya SOP Bantuan Covid-19, Dinsos Pancing Kekesalan Komisi IV

  • Bagikan
Anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung M. Rolland Nurfa. FOTO DOK. HUMAS DPRD BANDARLAMPUNG

RADARLAMPUNG.CO.ID – Hampir satu bulan berlalu, rekomendasi atas pengawasan tindak lanjut LHP BPK dari DPRD Bandarlampung kepada Pemkot Bandarlampung, terhadap kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 belum juga kelar. Fakta ini terkuak dalam hearing yang digelar Komisi IV DPRD Bandarlampung bersama Dinas Sosial (Dinsos), Rabu (7/4) pagi. Sebelumnya, rekomendasi tersebut diserahkan DPRD Bandarlampung kepada Pemkot Bandarlampung dalam sidang paripurna 10 Maret 2021.

Secara khusus, Komisi IV menyorot prihal utang Pemkot kepada Perum Bulog Lampung. Anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung M. Rolland Nurfa yang dikonfirmasi awak media usai hearing menuturkan, dari kegiatan oprasional jaring pengaman sosial bencana Covid-19 tahun 2020 oleh Dinsos, hingga kini masih terhutang sekitar Rp6 miliar. Di mana, angka awal yang tercantum dalam LHP BPK hingga akhir tahun anggaran 2020 Pemkot berhutang Rp13,52 miliar terhadap Perum Bulog.

’’Jika ingin kerjasama lagi dan agar pihak Bulog mempermudah, tentunya sisa utang sekitar Rp6 miliar harus segera dilunasi,” harap Rolland.

Baca Juga:   Hari Pertama Puasa, Aktivitas di Pemkot Bandarlampung Berjalan Biasa

Tak hanya prihal utang, Komisi IV juga menyoroti tentang teknis penyaluran bantuan yang dirasa tak jelas. ’’Tadi cukup aneh. Kita tanya bantuan tersebut peyalurannya seperti apa dan terserap untuk berapa KK, Dinsos tak bisa menjelaskan. Ini kan aneh,” sesal Rolland.

Padahal, dana yang dialokasikan terbilang besar. Menurut Rolland, total anggaran kegiatan bantuan Covid-19 pada Dinsos tersebut mencapai Rp30 miliar.

’’Kita pertanyaan penyalurannya, Dinsos tidak mengetahui secara persis. Dan masih banyak masyarakat mengadukan tidak mendapat, sementara kita tahu kegiatan itu anggarannya sangat besar. Kok ya ini Dinsos justru mengaku tidak tahu-menahu. Alasan mereka karena kegiatan itu diberikan kewenangannya ke camat dan lurah. Aneh, kan anggarannya ada di Dinsos. Kemana pengawasan dari Dinsosnya?” ucap Rolland.

Baca Juga:   Sidak Pasar, BBPOM Masih Temukan Produk Tanpa Izin Edar

’’Kalau kata Dinsos semua sudah terbagi. Tapi berapa KK yang sudah menerima mereka tidak tahu. Ini pakai data apa? SOP-nya bagaimana?” herannya.

Yang juga disesalkanya, Komisi IV juga sama sekali tidak diajak berkoordinasi prihal kegiatan tersebut. ’’Seharusnya Dinsos mengajak kita juga, dalam rangka koordinasi dan pengawasan. Jadi tahun ini kita meminta agar mereka juga berkoordinasi dengan kami,” tegasnya.

Tidak sampai di situ, Komisi IV pun mempertanyakan mengapa anggaran kegiatan tersebut menurun drastis. Sementara, kondisi saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi. Di mana, pihaknya meyakini bantuan tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat.

’’Seperti yang kita tahu, angka terkonfirmasi Covid-19 masih tinggi. Tapi di tahun ini, kegiatan yang sama tersebut hanya dianggarkan Rp20 miliar. Dengan alasan Covid-19 diperkirakan sudah tidak ada. Siapa yang bisa menjamin?” ucap Rolland.

Baca Juga:   Gerakkan Kaum Milenial Tingkatkan Konsumsi Ikan

Terpisah, saat dikonfirmasi Kepala Dinsos Bandarlampung Tole Dailami membenarkan prihal pengurangan anggaran bantuan tersebut. Ya, Pemkot meyakini tahun ini pandemi Covid-19 sudah bisa terkendali. Sehingga perekonomian masyarakat pun diyakini mulai membaik.

’’Jadi kan nggak harus sama anggarannya. Kalau tahun lalu memang iya. Pandemi masih cukup melanda,” ucap Tole seraya menjanjikan awal tahun ini kekurangan pembayaran kerjasama dengan Perum Bulog segera diselesaikan.

Di sisi lain, meski kemungkinan besar kegiatan tersebut masih akan dilakukan, namun tahun ini belum dilakukan kerjasama yang sama dengan tahun lalu terhadap Perum Bulog Lampung. “Yang pasti masih dianggarkan,” pungkasnya. (sur)



  • Bagikan



Diduga Bunuh Diri, Pemuda Nekat Tabrakkan Diri ke Kereta Lampung Barat Diguncang Gempa Tektonik Bejat! Paman Cabuli Keponakan Hingga Hamil Delapan Bulan