Dituding Gelembungkan Suara, Panitia Pilkades Tanjung Baru Ancam Lapor Balik ke Polisi

  • Bagikan
Sekretaris panitia pilkades Tanjung Baru Sony Fauzi (kanan) memberi penjelasan ke awak media. Foto Ari Suryanto/Radarlampung.co.id
Sekretaris panitia pilkades Tanjung Baru Sony Fauzi (kanan) memberi penjelasan ke awak media. Foto Ari Suryanto/Radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID – Persiapan pemilihan kepala desa (Pilkades) Tanjung Baru, Merbau Mataram, Lampung Selatan (Lamsel) sedang memanas. Belakangan, empat dari lima calon menuding adanya indikasi penggelembungan 1.300 suara. Namun, hal ini ditepis pihak panitia.

Bahkan, panitia penyelenggara Pilkades Tanjung Baru kini mengaku kesal dan tidak terima tuduhan penggelembungan suara. Tudingan yang gencar datang dari tim sukses salah satu calon: Siti Aisyah, itu dinilai sebuah fitnah yang tidak mendasar.


“Kami panitia tidak terima tuduhan itu, fitnah namanya. Bahkan kami pernah diberitakan salah satu media online dituding menggelembungkan data suara pemilih. Kami dilaporkan ke polisi oleh Somad dan Nero tim Siti Aisyah. Namun tidak diterima oleh pihak berwajib. Mana buktinya? Semua aparatur desa, pamong, kepala dusun, kita kumpulkan untuk mensingkronkan data pemilih., Jika sebelumnya 5.678 suara setelah dicoklit akhirnya DPT Desa Tanjung Baru sebanyak 5.520 suara,” ujar anggota panitia Pilkades Tanjung Baru Suharja, saat jumpa pers di salah satu cafee, Senin (20/9).

Ia menjelaskan, Data Pemilih Tetap (DPT) Desa Tanjung Baru pada saat Pilkada 2020 tercatat sebanyak 5196 pemilih. Menurutnya wajar jika pada tahun ini ada kenaikan pemilih karena ada pemilih pemula dan juga migrasi penduduk. Data awal pemilih sebelum ditatapkan DPT sebanyak 5.678 suara setelah dicoklit akhirnya DPT Desa Tanjung Baru ditetapkan sebanyak 5.520 suara.

“Jadi tuduhan penggelembungan 1.300 itu fitnah, kami akan pelajari mendalam apakah kami akan lapor balik, kita teruskan ke ranah hukum atau tidak. Nanum kalau mereka masih saja ganggu kinerja panitia, kita akan lapor balik. Jelas pidana ini, karena tuduhan yang tidak mendasar, tidak ada data dan fakta-faktanya,” ungkapnya.

Baca Juga:   1 November Hari Libur Daerah Mesuji

Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan oleh aparat desa bersama kepala dusun dinyatakan bukan penggelembungan. Namun ada data pemilih ganda, meninggal dunia, dan perpindahan.

“Ganda karena masih ikut KK orang tua dan dia tinggal di dusun lain. Kami panitia selama ini sudah bekerja semaksimal mungkin, namun masih saja banyak fitnah dari calon kades. Rapat penetapan DPT ini berdasarkan rapat yang juga dihadiri oleh 12 perwakilan kepala dusun Desa Tanjung Baru, Ketua-Ketua RT pada Sabtu (11/9). Pada Kamis kemarin diserahkan ke Kecamatan Merbau Mataram, 5520 DPT,” jelasnya.

Karena itu, ia berharap kepada para calon jangan terus memperkeruh suasana. Melainkan meberi ruang panitia untuk bekerja sesuai aturan dalam rangka mensukeskan pilkades Tanjung Baru. “Para calon jangan terlalu banyak protes. Percayakan hajat ini ke panitia supaya Pilkades berjalan aman dan lancar,” imbuhnya.

Sekretaris panitia pilkades Tanjung Baru Sony Fauzi menambahkan, Pilkades di desa tersebut diiikuti lima calon. Masing-masing, Helmi sebagai pasangan nomor urut satu, Warsidi (2), Rudi Sunaeni (3 ), Syaepudin (4), dan Siti Aisyah (5). Ia menekankan, para calon semestinya jangan sebatas menuntut hak. Akan tetapi juga memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang diteken di atas materai.

“Jadi para calon ini mereka sepakat memberikan hibah atau bantuan dana Rp25 juta untuk 3 calon dan 2 calon Rp22 juta. Mereka sudah sepakat untuk membantu. Ada surat pernyataannya. Dana ini untuk kepentingan Pilkades. Ini saja sudah disubsidi dengan dana APBDes Rp22,5 juta dan APBDes prokes Covid Rp51,8 juta. Sesuai janji saja, jangan protes melulu tapi sampai sekarang belum melunasi kewajiban yang disepakati,” paparnya.

Baca Juga:   1 November Hari Libur Daerah Mesuji

Dia melanjutkan, dalam penandatanganan perjanjian komitmen 5 calon, semestinya pada 10 Juli 2021 sudah harus terlunasi. Namun, baru calon nomor urut (1) Helmi yang lunas. Kemudian calon Rudi Sunaeni Rp7 juta dan Syaepudin Rp10 juta. “Kalau kepastian pilkdes serentak belum ada ketentuan dari Penda Lamsel. Mungkin Oktober nanti. Sejak dilantik April lalu, kami panitia 20 orang bekerja siang-malam demi suksesnya pilkades Tanjung Baru, kami harap para calon komit dengan kesepakatan. Berikan dana hibah itu segera. Jangan protes melulu, tapi kewajibannya diabaikan,” kata dia.

“Bagaimana mau jadi pemimpin kalau nggak komitmen dengan ucapan. Itu sudah dibantu dengan dana Covid, coba tanya dengan warga, pasti mereka menjerit, karena dulu ada bantuan dana Covid sekarang tidak ada karena dana tersedot untuk Pilkades. Di desa lain hibah dana Rp30 juta per calon lunas semua. Di sini boro-boro mau lunas, malah banyak protes ke panitia,” keluhnya.

Terpisah, Siti Aisyah sebagai calon yang terancam dilaporkan balik mengaku mempersilahkan hal tersebut. Ia beranggapan, apa yang selama ini ia permasalahkan berdasarkan kajian yang mereka lakukan.

“Saya hanya berharap adanya keterbukaan. Lalu panitia kami harap bisa berdiskusi bersama kadus-kadus dengan data yang real. Kalau panitia mau melapor ke kepolisian silahkan saja. Yang pasti kami pun berbicara berdasarkan data-data,” tukasnya saat dikonfirmasi via telepon seluler. (sur)




  • Bagikan