DKPP Sidangkan Anggota Bawaslu Pesawaran yang Terdata Pengurus Parpol

  • Bagikan
DKPP RI menggelar sidang dugaan pelanggaran Anggota Bawaslu Pesawaran di Kantor Bawaslu Lampung, Senin (18/3). Foto Rima Mareta/radarlampung.co.id

radarlampung.co.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Anggota Bawaslu Pesawaran, Ali Nurdin. Sidang berlangsung di Kantor Bawaslu Lampung, Senin (18/3).

Dalam sidang, Nizam Ariesta selaku pihak pengadu dalam kasus ini mengatakan, dirinya menemukan nama Ali Nurdin di dalam SK (surat keputusan) pengurus DPC PKB Pesawaran yang masih berlaku hingga 2019 ini. 


“Kami menduga Ali Nurdin memanipulasi data dalam mencalonkan diri sebagai anggota Bawaslu,” ungkap Nizam.

Padahal, kata dia, untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan Undang-undang 7/2017 tentang Pemilu bahwa syarat menjadi anggota Bawaslu Provinsi, kabupaten/kota, pengawas kecamatan hingga Pengawas TPS (tempat pemingutan suara) bukan anggota partai politik.

Baca Juga:   Pasca Rakernas, PAN Lampung Rumuskan Pemetaan Menuju 2024

“Atau harus mencantumkan tidak pernah menjadi anggota parpol, sementara jika pernah menjadi anggota parpol harus mundur sebagai anggota parpol minimal 5 tahun,” tambahnya.

Atas dasar itulah, Nizam meminta majelis DKPP menjatuhkan sanksi seberat-beratnya karena hal ini jelas pelanggaran kode etik dengan memanipulasi data saat melakukan pendaftaran sebagai anggota Bawaslu Pesawaran. “Kami meminta pelaku yang melanggar kode etik diberikan sanksi pemberhentian tetap,” tandasnya.

Sementara Ali Nurdin mengaku hal itu tidak benar. Dirinya mengungkapkan namanya memang dicatut dalam kepengurusan parpol DPC PKB. 




  • Bagikan