DPD Masih Kalah Saing

  • Bagikan

radarlampung.co.id-Kendati kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana keberadaannya diatur di dalam UU MD3, namun hingga kini posisinya masih jauh dari kata sukses sebagai penyeimbang bagi DPR RI.

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengungkapkan saat ini DPD masih menangani masalah-masalah sektoral yang seharusnya merupakan bidang yang dinaungi oleh DPR RI. Maka dari itu, anggota DPD harus mampu bekerja di ruang daerah, karena anggota DPD RI merupakan wakil daerah.


“Kita tahu ruang DPD RI adalah ruang pusat dan daerah. DPD bloknya daerah, DPR itu sektoral, seperti soal luar negeri, pertahanan keamanan, kepolisian, politik dalam negeri, atau pertanian. DPR berdasarkan pada sektoralitas,” katanya dalam diskusi bertajuk Strategi Memperjuangkan Kepentingan Daerah di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/3).

Muqowam juga berharap kedepan DPD RI harus sesuai dengan pandangan dalam UUD. Namun perkara tersebut menurutnya tidak mudah, karena teman-teman di DPR RI tidak semua dengan DPD RI. ”Tetapi pondasi ini yang harus kita jaga kedepan, bahwa semua harus sesuai dengan amanat konstitusi atau UUD,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron menjelaskan bahwa berbicara penguatan memang dikembalikan pada UUD 1945. Karena di dalam UUD 1945 mendudukan lembaga negara pada posisi tugasnya masing-masing.

“Saya melihat dari luar, pada prinsipnya pembangunan daerah itu tergantung pada eksekutif. Karena yang menjalankan fungsi anggaran dan UU itu eksekutif. Jadi sebenarnya tugas DPR RI juga sedikit. Jika DPD RI merasakan tugasnya kecil, ya DPR RI juga,” paparnya.

Peneliti LIPI Siti Zuhro menyarankan agar DPD RI senantiasa mencari momentum agar bisa ditengok kembali. “Maka saat ini muncul pertanyaan mendasar, apakah DPD RI itu diperlukan atau tidak? Yang jelas DPD RI lahir dari empat kali amandemen UUD. Namun saat ini tidak memiliki fungsi legislasi. DPD RI dikunci sebagai perwakilan daerah namun dilematis,” terangnya.

Menurut Siti Zuhro, bahwa saat ini sistem tidak jelas baik dua kamar, atau tiga kamar sepert MPR, DPR, dan DPD. “Tetapi, maju atau mundur suatu daerah tidak bergantung pada eksekutif. Legislatif bisa melakukan pengawasan konstruktif kebijakan untung atau ruginya rakyat yang dimana perannya dilakukan DPD RI,” jelasnya.

Siti Zuhro menambahkan, sebenarnya DPR dan DPD mempunyai tugasnya masing-masing. Sehingga peran eksekutif dan legislatif bisa menciptakan sinergitas yang bermanfaat bagi rakyat. Jadi DPR dan DPD mempunyai kapling-kapling sendiri. “Begitu juga, eksekutif. Maka kedua lembaga ini mampu menciptakan sinergitas,” paparnya.(fin/wdi)




  • Bagikan