DPD PDIP Lampung Warning DPC Segera Pleno Penjaringan Kepala Daerah

  • Bagikan
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Endro S Yahmin. FOTO IST. FOR RADARLAMPUNG.CO.ID

RADARLAMPUNG.CO.ID – DPD PDI Perjuangan Lampung meminta delapan DPC segera memplenokan waktu penjaringan kepala daerah dan wakil kepala daerah menuju Pilkada serentak tahun depan. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung bidang Pemenangan Pemilu Endro S Yahman mengatakan, hal tersebut merujuk peraturan partai nomor 24 tahun 2017 tentang Rekrutmen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Kami meminta semua DPC yang daerahnya melaksanakan Pilkada menyegerakan pleno penjaringan. Maksimal 20 September sudah ada laporan ke DPD. Sebab, 23 September hasil penjaringan akan kita laporkan ke DPP,” ujarnya kepada radarlampung.co.id, Selasa (3/8).

Endro melanjutkan, diperkirakan sebagaian besar penjaringan akan dilakukan dengan sistem terbuka. Hal tersebut berkaitan dengan suara parpol hasil Pileg 2019. Rata-rata, kata Endro, meski PDI Perjuangan menjadi partai pemenang, tetap harus berkoalisi karena belum mencukupi 20 persen kursi legislatif.

“Yang koalisi itu dilakukan terbuka. Yang tidak berkoalisi kemungkinan dilakukan tertutup. Tertutup dalam arti diam-diam. Tetap kita membuka pendaftaran namun dengan komunikasi saja,” jelasnya.

Saat ini, Endro bilang, pihaknya juga sedang melakukan penyaringan kader internal. Di mana jika berdasarkan perintah DPP mengharuskan partai berlambang banteng ini mendukung kader internal dalam pilkada tahun depan.

“Kader internal diprioritaskan. Penyaringan dilakukan dua metode dengan eksternal dan internal. Eksternal dilakukan melalui survei. Kalau internal melalui komunikasi di masing-masing DPD. Hasilnya nanti digabung dan itu merupakan kader potensial,” kata dia.

Masih kata Endro, nantinya hasil penjaringan dipilih mininal dua bakal pasangan calon yang akan disetorkan ke DPP. “Mininal dua pasang. Aturan DPP seperti itu. Jika pun hasil penjaringan hanya satu pasang saja, kita turun lagi. Jika memang tidak bertambah dan memang satu pasang itu yang terbaik, kita serahkan ke DPP. Karena muara keputusan ada di DPP,” ujarnya. (abd/sur)




  • Bagikan