DPP Apklindo Lampung Desak Pemberian Kesejahteraan Tenaga Kerja Klining Servis


DPP Apklindo Lampung mengucapkan Selamat Hari Buruh Internasional tahun 2022. FOTO DPP APKLINDO LAMPUNG
DPP Apklindo Lampung mengucapkan Selamat Hari Buruh Internasional tahun 2022. FOTO DPP APKLINDO LAMPUNG

RADARLAMPUNG.CO.ID – Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Perusahaan Klining Servis (DPP APKLINDO) Lampung pada peringatan Hari Buruh Se-Dunia 1 Mei 2022 memberikan pernyataan untuk membantu tenaga kerja klining servis, khususnya pada kantor-kantor pemerintahan dan swasta di Lampung, agar lebih sejahtera dan iklim usaha jasa klining servis di Lampung semakin membaik.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP APKLINDO Lampung Ahmad Apriliandi Passa di tengah peringatan Hari Buruh Se-Dunia di Bandarlampung kepada Radarlampung.co.id pada Minggu, 1 Mei 2022.





Sejahtera yang dimaksudnya meliputi banyak hal. Pertama, penerapan upah standart sesuai dengan upah minimum. Kedua, pengalokasian dan pembayaran tunjangan hari raya. Lalu ketiga, perbaikan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja. Dan keempat, memastikan proyek klining servis pada kantor-kantor pemerintahan di Lampung bersih dari permainan ‘fee proyek’ dan kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Keempat hal ini patut disuarakan dan diperjuangkan oleh DPP Apklindo Lampung di Hari Buruh Internasional 1 Mei 2022,” ungkap Apri.

Baca Juga:   Persoalan TGR RSUDAM Jadi Atensi Khusus

Pihaknya mengaku menerima beberapa keluhan dan laporan dari perusahaan anggota DPP Apklindo Lampung maupun tenaga kerja klining servis yang bekerja pada sektor kantor pemerintah daerah baik di Provinsi maupun kota/kabupaten se-Lampung.

Seperti, banyak karyawan yang bekerja pada sektor kantor pemerintahan menerima upah sangat minim. “Jika saya sebut dibayar hanya Rp1,5 juta per bulan dan bahkan lebih rendah dari nilai itu, masih di bawah dari UMP atau UMK di daerah Lampung 2022, sehingga para pekerja masih belum sejahtera,” sebut Apri.

Lanjutnya lagi, pada tahun ini banyak ditemui pada kantor Dinas, Instansi, UPTD, dan OPD lainnya tidak mengalokasikan pembayaran THR pada tahun 2022 ini.

“Dengan kejadian ini banyak pimpinanan perusahaan anggota Apklindo Lampung yang mengeluh, dilematis. Di satu sisi ingin memenuhi pembayaran THR terhadap karyawannya, di satu sisi dari pemberi kerja tidak mengalokasikan pembayaran THR sehingga perusahaan diharuskan seperti ‘lembaga layanan sosial’ tidak dapat menarik keuntungan dari proyek yang dikerjakan,” jelas Apri.

Baca Juga:   Gubernur Batasi Hilir Mudik Hewan Ternak di Lampung

Hal yang sama juga terjadi pada pemberian jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja. Di mana, perusahaan tidak dapat berbuat banyak untuk menjamin kesejahteraan sosial tenaga kerjanya karena lagi-lagi pihak pemberi kerja (instansi pemerintah) banyak yang tidak menganggarkan dan terkesan tidak memberi perhatian terhadap jaminan sosial tenaga kerja klining servis.

Sedangkan perusahaan sangat dituntut untuk bertanggungjawab penuh atas jaminan sosial dan kesehatan para pekerjanya. “Kami menolak menyebut secara rinci instansi dan perusahaan mana saja yang dimaksud dalam hal ini karena permintaan dari anggota asosiasi,” tambah Apri.

Meski demikian, ada beberapa perusahaan anggota DPP Apklindo Lampung telah berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan pekerjanya, sehingga mereka dapat mengerti dan memahami kondisi pada perusahaan tempatnya bekerja. Namun ada juga pekerjanya yang tidak mau tau dan tidak mau mengerti akan hal ini.

Baca Juga:   Siap-siap, Ini Jadwal Pelantikan PJ bupati

Sedangkan pada permasalahan ada oknum di pemerintahan yang masih nakal untuk menarik fee project dari proyek jasa klining servis pihaknya berharap untuk jangan sampai terjadi. Laporkan bila ada oknum seperti ini karena menghambat kesejahteraan pekerja klining servis dan menurunnya kualitas pelayanan jasa klining servis pada gedung-gedung milik pemerintah, sehingga kebersihan dan hygiene-nitasnya tidak dapat dijamin.

Atas hal tersebut, DPP Apklindo Lampung akan memberikan surat kepada Pemerintah Provinsi Lampung maupun menyampaikannya secara langsung kepada pemerintah provinsi, baik eksekutif maupun legislatif, untuk dapat memberikan perhatian serius dan perbaikan perencanaan dan anggaran di waktu mendatang dengan segera.

Upaya tersebut guna memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan iklim usaha yang baik pada industri jasa klining servis. “Senada dengan slogan yang kami dengungkan pada tahun ini agar DPP Apklindo Lampung dan anggota perusahaan yang tergabung di dalamnya dapat membuat iklim usaha yang bersih, maju, dan berkembang bersama,” pungkas Apri. (gie/sur)