DPRD Lampung Sepakat Pemprov Lampung Pinjam Rp569 M ke PT SMI

  • Bagikan
DPRD Lampung menggelar rapat paripurna laporan Banang atas KUA-PPAS APBD Lampung 2022, Rabu (10/11). Foto Agung Budiarto/radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung berkurang. Ini yang tercantum pada draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dna Belanja Daerah (APBD) Lampung tahun 2022 setelah dibahas bersama antara Badan Anggaran (Banang) DPRD setempat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Lampung.

Jubir Banang DPRD Lampung, Darlian Pone memaparkan, proyeksi pendapatan daerah semula ditarget Rp7,34 triliun. Setelah pembahasan menjadi Rp6,58 triliun. Berkurang sekitar Rp785 miliar. Sementara, untuk belanja daerah sebelum pembahasan diproyeksikan sebesar Rp9,35 triliun, setelah pembahasan menjadi Rp7,16 triliun. Berkurang sekitar Rp2,35 triliun. Sementara penerimaan pembiayaan setelah pembahasan menjadi Rp644 miliar, berkurang sekitar Rp1,554 triliun.


Darlian Pone mengatakan, Banang memberikan catatan kepada pemprov. Diantaranya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung agar menjaga dan mengelola aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Seperti aset Kotabaru, Waydadi, dan lain-lain. Untuk aset Waydadi agar segera diproses sesuai dengan ketentuan berlaku,” kata dia, saat rapat paripurna, Rabu (10/11).

Baca Juga:   Kontestasi Ketua PWI Lampung, HBM Balon Pertama Ambil Formulir Pendaftaran

Dia juga mengatakan, dalam penyampaian KUA-PPAS, ada beberapa catatan. “Dalam pengajuan KUA-PPAS kepada oemprov agar penyajian data djpastikan sesuai dengan kajian TAPD. Sehingga, dokumen langsung dibahas sesuai dengan jadwal,” ujarnya.

Pada keaempatan itu juga DPRD menyetujui pinjaman jangka panjang daerah PT SMI senilai Rp569 miliar ke PT SMI. Terkait hal itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, pihaknya ingin mendukung perekonomian Lampung untuk lebih meningkat lagi dengan kemantapan jalan provinsi.

“Saya ingin ke depan jalan bisa menumbuhkan perekonomian. Saat ini banyak yang terbengkalai. Banyak keluhan pengusaha. Dengan rincian yang kita dapati, kita berharap jalan itu bisa berfungsi sesuai dengan harapan kualitas dan cara kerjanya terjamin. Jangan asal-asalan. Ada perkebunan, tanaman pangan, ketika dilakukan pemasaran terhambat. Kita tidak mau lagi. Yang penting ekonomi bisa terjamin,” kata dia.

Baca Juga:   Surat Rais Am NU : Muktamar 17 Hingga 19 Desember

Sementara, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) provinsi Lampung Febrizal Levi Sukmana mengatakan, kini pemprvov memiliki kewenangan di 1693 km ruas jalan  dengan kemantapan jalan 76 persen. Dimana kemantapan 100 persen membutuhkan anggaran sekitar Rp4 triliun.

“Karena Keterbatasan anggaran, kita pilih jalan prioritas utama. Berdasarkan arahan petunjuk pak Gubernur dan ibu  wagub, ada  25 ruas jalan menjadi prioritas. Yang dinilai mampu meningkatkan pertumbuha perekonomian,” kata dia.

Sehingga, sambung dia  25 ruas tersebut membutuhkananggaran sekitar Rp2,1 triliun. “Sehingga kita menyusun rencana, jika sebanyak itu perlu strategi dari APBD, APBN, Investasiz juga pinjaman. Tentunya dengan bunga rendah. Total panjang dari 25 ruad itu sekitar 500 km. Ada 14 ruas yang diutamakan. Selebihnya nanti dibahas disaat ketuk palu,” kata dia. (abd/wdi)





Baca Selengkapnya...





  • Bagikan