radarlampung.co.id – DPRD Lampung terus melakukan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pembangunan melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD.
Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal mengatakan, sinergisitas di internal legislatif sangat dibutuhkan demi menunjang pelaksanaan tugas DPRD.
“Sinergitas agenda fraksi dan komisi penting agar kinerja dewan semakin meningkat. Kita harapkan, agar bisa dipupuk terus sinergitas fraksi dan komisi ini,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Watoni Noerdin mengatakan, salah satu tugas yang dilakukan oleh fraksi adalah menyusun agenda komisi terkait dengan saran yang ditampung dari masyarakat melalui partai. ’’Kami sudah menjaring dan menjalankan sesuai tupoksi. Artinya banyak yang dilakukan,” kata dia.
Menurutnya, beberapa hak yang dilakukan oleh Fraksi PDIP DPRD Lampung adalah mengaspirasikan dengan berawal dari tinjauan lapangan yang dilakukan pertengahan tahun lalu. Tinjauan dilakukan di beberapa ruas jalan provinsi di daerah Lampung Timur.
’’Memang kebanyakan fisik dan kualitas yang kami soroti. Kalau ada kesalahan, tentunya kami suarakan ke fraksi di komisi yang berkaitan, untuk melakukan evaluasi dengan dinas terkait,” ujarnya.
Anggota fraksi Partai Demokrat, Imer Darius mengatakan, secara umum sinergi yang dilakukan sudah optimal dengan Pemprov Lampung. Mulai dari pengembangan Jalan dan Jembatan yang menyangkut fisik, kemudian dari sektor lainnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
”Yang jelas, kedepan sinergi akan kita tingkatkan, tentunya kebijakan yang kami kawal dan lakukan atas dasar kepentingan masyarakat,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PAN DPRD Lampung Joko Santoso mengatakan, beberapa hal yang dilakukan fraksinya adalah menampung aspirasi masyarakat khususnya pertani di Lampung.
Dia menjelaskan, Petani sangat penting bagi Lampung sebab dari luas lahan, begitu banyak yang berprofesi sebagai petani. Muara kebijakan yang timbul adalah Perda Perda nomor 7 tahun 2017 tentang Pengelolaan distribusi gabah.
”Salahsatu nya itu kita bahas secara bersama dengan fraksi dan komisi melalui Panitia Kerja (Panja). Regulasi ini muaranya kepada kesejahteraan para petani,” kata dia.
Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung, Mardani Umar, salahsatu peran fraksinya adalah memperjuangkan kepastian hukum bagi masyarakat miskin dengan menelurkan regulasi Perda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
“Mengingat begitu pentingnya penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin,” katanya.
Menurut Mardani, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat terkategori masyarakat miskin merupakan upaya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi serta menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan (acces to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law).
“Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum khususnya pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)” ujarnya.
Perwakilan Fraksi NasDem Budi Yuhanda mengatakan, pada dasarnya pembentun rumusan kebijakan yang dilakukan tidak terlepas dari peran Fraksi. Salahsatunya adalah mengenai aspirasi yang ditampung dari masyarakat salahsatunya mengenai UMKM.
”Kita tampung, aspirasi dalam bentuk penekanan kebijakan yang diambil. Perlu peningkatan sasaran dan stimulan yang optimal kepada UMKM yang ada terutama di daerah-daerah pelosok,” kata dia.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung, Ikhwan Fadhil Ibrahim mengatakan, salasatu peran fraksinya adalah mengawal dalam bentuk panitia kerja atau pansus soal temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung baik terhadap laporan keuangan maupun kinerja.
”Kemudian juga, evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, semua kegiatan pelaksanaan pembangunan ini merujuk kepada angka ini,” kata dia. (adv)
Fraksi DPRD Provinsi Lampung
Fraksi NasDem 8 Kursi
- Fauzal Sibron (DP I)
- Zamzani Yasin (DP 2)
- Sahanah (DP 3)
- Amrullah El Hakim (DP 4)
- Sahyana (DP5)
- Budi Yuhanda (DP 6)
- Asih Fatmawati (DP 7)
- Garinca Reza Pahlevi (DP 8)
PKB 7 Kursi
- Lazuardi (DP 2)
- M. Effendi (DP 3)
- Hidir Ibrahim (DP 4)
- Karlina (DP 5)
- Khaidir Bujung (DP 6)
- Midi Ismanto (DP 7)
- Noverisman Subing (DP 8)
PKS 8 Kursi
- Hantoni Hasan (DP 1)
- Antoni Imam (DP 2)
- Johan Sulaiman (DP 3)
- Akhmadi Sumaryanto (DP 4)
- Mardani Umar (DP 5)
- Ade Utami Ibnu (DP 6)
- Mufti Salim (DP 7)
- Murdiansyah Mulkan (DP 8)
PDIP 17 kursi
- Eva Dwiana (DP 1)
- Apriliati (DP 1)
- Syafariah Widianti (DP) 2
- Tulus Purnomo (DP 2)
- Watoni Nurdin (DP 3)
- Toto Sumirat (DP 3)
- Dadang Sumpena (DP 4)
- Yanuar Irawan (DP 4)
- Edi Rusdianto (DP 5)
- Yose Rizal (DP 5)
- Kadek Swartika (DP 6)
- Dedi Afrizal (DP 6)
- Bambang Suryadi (DP 7)
- I Komang Koheri (DP 7)
- Ketut Erwan (DP 8)
- Mingrum Gumay (DP 9)
- H. M. Rizal (DP 4)
Partai Golkar 10 Kursi
- Azwar Yacub (DP1)
- Tony Eka Candra (DP 2)
- Ririn Kuswantari (DP 3)
- F.X. Siman (DP 3)
- Mirzalie (DP 4)
- Thaib Husin (DP 5)
- Ismet Roni (DP 6)
- Riza Mirhadi (DP 7)
- I Nyoman Suryana (DP 7)
- Ali Imron (DP 8)
Gerindra 10 Kursi
- Andika Wibawa (DP 1)
- Mikdar Ilyas (DP 2)
- Elly Wahyuni (DP 3)
- Hary Ananda (DP 4)
- Pattimura (DP 5)
- Putra Jaya Umar (DP 6)
- Azwar Syafarudin (DP 6)
- Ikhwan Fadil (DP 7)
- I Made Suarjaya (DP 7)
- Eddi Hamim (DP 8)
Demokrat 11 Kursi
- Hartarto Lojaya (DP 1)
- Imer Darius (DP 1)
- Agus Revolusi (DP 2)
- Raden M. Ismail (DP 2)
- Mozes Herman (DP 3)
- Amaludin (DP 4)
- Nerozely Agung Putra (DP 5)
- Muhammad Junaidi (DP 6)
- Toto Herwantoko (DP 7)
- Sugiarto (DP 7)
- Yandri Nazir (DP 8)
PAN 8 Kursi
- Muswir (DP 1)
- Agus Bhakti Nugroho (DP 2)
- Abdullah Fadri Auli (DP 3)
- Joko Santoso (DP 4)
- Hamidi (DP 5)
- Suprapto (DP 6)
- Abdullah Surajaya (DP 7)
- Asmara Dewi (DP 8)
PPP 4 kursi
- M.C. Iman Santoso (DP 1)
- Zeldayati (DP 3)
- Hali Fahmi A.R. (DP 5)
- Abdul Haris (DP 8)
Hanura 2 Kursi
- Angga Jevi Surya (DP 1)
- Yozi Rizal (DP 5)
DP: Daerah Pemilihan
