DPRD Lamtim Warning Pencairan OTD Haji Tidak Terlambat

  • Bagikan
Suasana hearing DPRD dengan Kemenag Lamtim dan BPKAD setempat terkait OTD Haji selasa (2/4). Foto Dwi P/radarlampung.co.id

radarlampung.co.id-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur menggelar dengar pendapat (hearing) dengan Kantor Kementrian Agama dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, Selasa (2/4).

Ketua Komisi IV DPRD Lamtim Nanik Hermin Astuti menjelaskan, hearing dilaksanakan untuk meminta kejelasan Kemenag dan BPKAD terkait persiapan pemberangkatan calon Jemaah haji (CJH) tahun 2019 ini. Menurutnya, pelaksanaan ibadah haji memang masih 4 bulan lagi, namun segala sesuatunya harus dipersiapkan sejak awal. Misalnya, terkait subsidi ongkos transit daerah (OTD) dari Pemkab Lamtim.


Dilanjutkan, pada pelaksanaan haji tahun 2017 dan 2018 lalu subsidi OTD dari Pemkab Lamtim baru dicairkan setelah para CJH pulang ke tanah air. Sehingga, untuk sementara OTD ditanggung sendiri oleh CJH dan dikembalikan setelah dapat dicairkan.

“Kami berharap, kejadian keterlambatan pencairan OTD 2017 dan 2018 terulang di tahun ini,”ujar Nanik Hermin didampingi anggota Komisi IV Musleh Haryono dan Made Tangkas Budawan.

Agar kejadian itu tak terulang, Nanik Hermin saat memimpin hearing berharap, Kemenag segera mengajukan usul OTD kepada Pemerintah Kabupaten Lamtim. Selanjutnya, Hermin juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang OTD tahun 2019.

“Kami berharap pada pelaksanaan haji tahun ini, segala sesuatu yang diperlukan telah selesai,”harapnya.

Menanggapinya, Kepala Seksi Haji Kemenag Lamtim Sauban menjelaskan, tahun ini CJH yang akan diberangkatkan sebanyak 862 orang. Dari jumlah tersebut, hingga hari ini (2/4), yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) sebanyak 680 orang.

Menurutnya, batas waktu pelaunasan BPIH tahap I paling lambat 15 April 2019 dan tahap II mulai 30 April sampai 10 Mei 2019.

Sementara untuk OTD, menurut Sauban tahun 2018, subsidi dari Pemkab lamtim sebesar Rp3,2 miliar. Harapannya, pada pelaksanaan haji tahun ini besaran subsidi dari Pemkab Lamtim sama seperti tahun lalu.

“Kami siap berkoordinasi dengan BPKAD terkait usulan OTD tahun ini,”jelas Sauban yang hadir pada hearing tersebut mewakili Kepala Kemenag Lamtim Karwito. (wid/wdi)




  • Bagikan