DPRD: Pemkot Jangan Hanya Bergantung Pada Pajak Daerah

  • Bagikan
Suasana rapat paripurna dengan agenda Laporan Badan Anggaran dan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2020 di ruang sidang paripurna DPRD Bandarlampung, Jumat (23/7). Foto M. Tegar Mujahid/Radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lingkup Pemkot Bandarlampung mesti lebih bekerja ekstra. Desakan ini terungkap dalam paripurna Pembicaraan Tingkat II tentang Penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2020, Jumat (23/7).

Ya, Pemkot Bandarlampung diminta tidak hanya terlalu berpangku pada penerimaan pajak daerah. Menurut Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Bandarlampung Agusman Arief, Pemkot wajib meningkatkan laba dari BUMD dan unit usaha daerah lainnya. Kemudian, kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak memenuhi target harus dievaluasi secara menyeluruh, untuk menjadi bahan perbaikan di masa akan datang.


Dibeberkan Agusman, pendapatan daerah setelah APBD Perubahan 2020 ditarget sebesar Rp3,45 triliun. Namun, terealisasi sebesar Rp2,14 triliun. Atau hanya tercapai sekitar 70 persen.

Sebagai saran lain, terkait penerimaan pajak, Pemkot diminta melakukan pembaharuan data base pajak daerah. Yakni dengan melakukan pendataan yang mendetail dibarengi dengan soalialisasi tentang pentingnya pajak untuk pembangunan daerah.

“Pemkot juga harus mengeksploitasi sumber retribusi yang bisa memberi kontribusi baru bagi pendapatan daerah,” tegas Politisi Partai Demokrat tersebut.

Tidak kalah penting, Pemkot pun harus memanjakan para wajib pajak dengan servis prima. “Tingkatkan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, murah, mudah, dan akuntabel. Sesuai SOP pelayanan satu pintu. Juga tentunya harus menghilangkan semua pungutan tak resmi,” ucapnya.

Baca Juga:   Berhembus Kabar Kepala Diskes Bandarlampung Dicopot

Kemudian, dalam paripurna tersebut terungkap bahwa belanja daerah diproyeksi sebesar Rp3,15 triliun. Namun, terealisasi Rp2,12 triliun. Atau sekitar 68 persen.

Evaluasi Badan Anggaran mendapati realisasi anggaran masih banyak untuk yang bersifat rutin. Di mana, belanja pembangunan fisik cenderung masih sangat tidak sebanding dengan anggaran yang ada. “Kedepan, porsi belanja modal langsung dan tidak langsung harus lebih berimbang. Dengan demikian belanja daerah dapat benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Kemudian, terkait pembiayaan daerah tercatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp14,26 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20,75 miliar. Sehingga jumlah pembiayaan netto mengalami minus sekitar Rp6,48 miliar.

Berdasarkan uraian pendapatan daerah, belanja daerah, juga pembiayaan daerah, terungkap bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2020 sebesar Rp11,81 miliar.

“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mensejahterakan masyarakat. Sehingga sedapat mungkin APBD harus terserap sepenuhnya untuk pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan sarana publik,” tukas Agusman.

Terpantau, paripurna tersebut dihadiri oleh 37 anggota dewan. Di mana, sebaran virus Corona turut memberi pemandangan cukup berbeda pada paripurna kali ini.

Baca Juga:   Turun Level, Geliat Penumpang Bus AKAP Terminal Rajabasa Masih Sepi

Tampak, dari empat kursi pimpinan hanya satu yang terisi. Yakni kursi Wakil Ketua III Edison Hadjar.

Sementara, bangku Ketua DPRD Wiyadi, Wakil Ketua I Aderly Imelia Sari, dan Wakil Ketua II Aep Saripudin tampak kosong hingga paripurna selesai digelar.

Usut punya usut, dua dari unsur pimpinan, yakni Aderly dan Aep dikabarkan sedang isolasi mandiri (isoman). Kabar ini datang dari Anggota Fraksi Partai Golkar Benny HN Mansyur.

“Kabarnya ibu Aderly dan pak Aep sedang isoman. Untung saja masih ada Wakil Ketua III (Edison),” sebut Benny usai sidang.

Namun, versi lain menyatakan hanya Aep yang sedang menjalani isoman. “Memang kabarnya pak Aep sedang isoman. Kalau bu Aderly izin karna masih berduka. Sedangkan Ketua DPRD saya belum dapat kabar,” sebut Edison usai memimpin jalannya paripurna.

Pihaknya sekaligus menegaskan bahwa paripurna tersebut dapat dinyatakan sah. “Unsur pimpinan bersifat kolektif kolegial. Jadi walau tidak dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, paripurna ini tetap dinyatakan sah,” pungkasnya.

Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan belum ada kabar terkait ketidak hadiran Wiyadi. Saat coba dikonfirmasi via telepon, tidak dapat tersambung. (sur)




  • Bagikan