DPRD Tanggamus Gelar Rapat Paripurna Penyampaian KUPA-PPAS Perubahan APBD 2021

  • Bagikan
Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan memimpin rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) serta prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2021, Senin (13/9).

RADARLAMPUNG.CO.ID – DPRD Tanggamus menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) serta prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2021, Senin (13/9).

Paripurna yang digelar secara virtual tersebut dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan bersama Wakil Ketua I Irwandi Suralaga, Wakil Ketua II Tedi Kurniawan dan Wakil Ketua III Kurnain.


Sementara Bupati Dewi Handajani, Sekretaris Kabupaten Hamid Heriansyah Lubis dan para asisten mengikuti rapat paripurna dari rumah dinas bupati.

Bupati Dewi Handajani dalam penyampaiannya mengungkapkan, pendapatan daerah Kabupaten Tanggamu pada APBD tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp1.908.373.089.250.

Kemudian pada APBD perubahan 2021 menjadi Rp1.868.284.432.640 atau turun sekitar Rp40 miliar. Ini disebabkan adanya penurunan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat dan perhitungan Silpa tahun anggaran sebelumnya.

Baca Juga:   Masuk Mapolres Tanggamus, Harus Scan QR Code Aplikasi PeduliLindungi

Untuk belanja pada APBD murni tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp1.995.773.089.250. Pada APBD perubahan menjadi Rp1.999.675.545.853 atau naik sekitar Rp3,9 miliar. Kenaikan tersebut bersumber dari Silpa tahun anggaran sebelumnya untuk jenis belanja tunjangan profesi guru, bantuan operasional sekolah (BOS), BLUD dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Secara garis besar, belanja daerah tahun 2021 digunakan untuk pembiayaan program prioritas dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi, pelaksanaan program 55 Rencana Aksi De-Sa ASIK. Kemudian untuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah yang telah diatur melalui peraturan perundangan-undangan seperti pengalokasian dana desa, fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, penguatan APIP dan inovasi daerah serta bersinergi dengan program prioritas pemerintah pusat dan Pemprov Lampung,” papar Dewi Handajani.




  • Bagikan