Duh, Sudah H-4 Buruh Mesuji Keluhkan Belum Ada Pembayaran THR dari Perusahaan

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Sejumlah buruh perusahaan yang ada di Kabupaten Mesuji terpaksa harus gigit jari, pasalnya di hari Raya Idul Fitiri 1439 Hijriyah kewajiban perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan sampai H-4 Lebaran belum juga dipenuhi.

Salah seorang buruh perusahaan perkebunan yang juga Perwakilan Serikat Buruh, Joko membenarkan jika perusahaan tempatnya bekerja sampai H- 4 hari Raya Idul Fitri belum juga membayarkan THR kepada pekerja.

“Untuk Pekerja Harian Lepas (PHL) Belum dapat THR mas, padahal kawan-kawan semua sudah menanti-nanti turunnya THR, kabarnya hanya akan dibagikan Sirup dan Biskuit” keluhnya.

Menurut Joko THR itu wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Pekerja yang baru bekerja selama sebulan secara terus menerus pun berhak mendapatkan THR namun sampai hari ini belum juga di bayarkan oleh pihak perusahaan .

“Pemberian THR Keagamaan itukan kewajiban pengusaha kepada pekerja, saya berharap perusahaan memenuhi kewajiban membayarkan THR pada pekerja. Sesuai dengan peraturan, perusahaan tidak diperbolehkan terlambat membayarkan THR karyawan dan THR harus diberikan dalam uang bukan barang,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini pihaknya bersama rekan-rekan pekerja telah berkali-kali mengkonfirmasi terkait pembayaran THR, dan perusahaan selalu berkilah bahwa kewenangan pembayaran THR keagamaan adalah kewenangan kantor pusat. Namun sampai hari ini belum ada juga kesimpulan kapan THR tersebut dibayarkan.

Daat dikonfirmasi terpisah Estate Manager PT. BNCW Patut Pamuji mengaku tidak mengetahui banyak terkait belum dibayarkannya pemberian THR kepada para pekerja. Sehingga berbuntut panjang pada pemanggilan ke kantor Disnakertrans Mesuji.

Baca Juga:   Fix, PPN Sewa Bangunan Ditanggung Pemerintah

“Saya tidak tahu banyak soal itu, itu kewenangan Kantor Pusat, belum pasti juga mas,  saya masih cuti ini belum ke kantor jadi saya belum bisa menjelaskan secara detail,” jelasnya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mesuji ketika dikonfirmasi mengaku telah menindaklanjuti pengaduan terkait belum dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) diperusahan tersebut.

“Kita sudah melaksanakan kewajiban sesuai aturan,  mulai dari memberikan Surat Edaran, Monitoring dan memanggil perusahaan terlapor. Bukan hanya 1 perusahaan tetapi 4 perusahaan, Pemanggilan tersebut untuk mengetahui kebenaran laporan serta mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Kita perlu penjelasan dari perusahaan, apa sih kendalanya sehingga tidak menjalankan kewajiban membayar THR pada karyawannya,” terang Ripriyanto.

Ripri menegaskan, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja Nomor 06 Tahun 2016 disebutkan perusahaan wajib membayarkan (THR) kepada karyawannya paling lambat tujuh hari sebelum hari raya dan dalam bentuk uang tunai, oleh sebab itu jelas salah jika perusahaan itu belum membayarkan THR pada pekerjanya sampai saat ini dan membayarkan THR nya bukan dalam bentuk uang Tunai.

“Perihal alasan Mananger Perusahaan yang selalu mengarahkan kewajiban pembayaran THR kepada Kantor Pusat, Disnakertran telah menyampaikan ke Kantor Pusat Perusahaan tersebut di Bandar Lampung, namun sampai dengan hari ini pimpinan pusat perusahaan tersebut belum juga memberikan kabar kepastian kapan THR tersebut akan dibayarkan kepada pekerjanya,” ungkapnya.

Untuk perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran THR, akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR dan teguran tertulis serta bisa saja pembatasan kegiatan usaha.

Baca Juga:   Warga Temukan Bayi Laki-laki di Tepi Jembatan

“Sedangkan data yang dihimpun oleh Disnakertras Mesuji Perusahaan yang belum membayarkan THR kepada karyawannya adalah Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan seperti PT. (Budi Dwiyasa Perkasa B (PT BDP-B) di Way Serdang,  PT. (Budi Dwiyasa Perkasa A (PT BDP-A) di Rawa Jitu Utara, PT.BNCW, dan PT.BTLA di Kecamatan Mesuji Timur, namun terlepas dari itu, karyawan itu berhak menerima tunjangan hari raya dari perusahaan tempat dia bekerja sebab aturannya,” tandasnya.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi melalui Pengawas Ketenagakerjaan Yugo mengatakan bahwa jika masih dijumpai kasus-kasus perusahaan yang abai terhadap hak-hak pekerjanya, khususnya terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kita kembalikan ke Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja Nomor 06 Tahun 2016 di situkan sudah sangat jelas sekali disebutkan perusahaan wajib membayarkan (THR) kepada pekerjanya.

“Dalam Peraturan dimaksud perusahaan diwajibkan sudah harus membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi para pekerjanya paling lambat H-7 atau tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri dan dalam bentuk uang Tunai,” tukasnya.

Menurutnya, seharusnya hal seperti itu tidak boleh terjadi. Aturan terkait ketentuan besaran pembayaran THR dan batas waktunya kan sudah jelas,” ungkapnya.

“Seyogyanya, aturan terkait hal ini harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan. Menurut dia, perlu ketegasan pemerintah dan semua pihak agar memastikan perusahaan-perusahaan untuk mentaati kesepakatan yang sudah ada,” pungkasnya. (muk/ang)




  • Bagikan