Ekonomi Melambat dan Sektor Rill Belum Pulih, Pemerintah Diminta Lakukan Ini

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Pemerintah diminta agar melakukan pengurangan dan pelonggaran pajak, dikarenakan keadaan pertumbuhan ekonomi yang kian melambat dan di sektor rill yang sepenuhnya pulih.

Demikian disampaikan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam siaran persnya, awal pekan lalu.

“Partai Demokrat berpendapat bahwa diperlukan pengurangan dan pelonggaran pajak, bukan sebaliknya “penggenjotan pajak”. Di sini, termasuk diberikannya insentif fiskal bagi yang sangat memerlukan, khususnya kepada dunia bisnis yang menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak, meningkatkan ekspor yang sangat signifikan dan yang menciptakan investasi besar-besaran,” kata dia.

Melalui kebijakan tax cut dalam arti luas ini, lanjut dia diharapkan sektor riil dan investasi akan makin bergerak, ekspor Indonesia khususnya akan makin kompetitif, lapangan pekerjaan tersedia makin banyak, pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya ekonomi akan tumbuh lebih tinggi.

“Tax reforms harus segera dilakukan,” kata AHY dihadapan Ribuan Kader Demokrat dalam pidato politiknya di Rapimnas Partai Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (12/3) lalu.

Baca Juga:   Dirut bank bjb Yuddy Renaldi Raih Penghargaan CEO Terbaik BPD di Indonesia

Pernyataan AHY ini diamini oleh wakil ketua komisi XI DPR RI Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan. Politikus asal Lampung itu setuju dan mendukung agar kebijakan pemerintah memberikan insentif dan menurunkan tarif pajak PPnBM  melalui menteri keuangan, dengan tujuan untuk menggairahkan investasi ditengah perlambatan pertumbuhan ekonomi.

“Sebenarnya pada pertengahan tahun 2015 pak SBY dalam pertemuannya dengan pimpinan dunia usaha telah  mengusulkan kepada pemerintahan presiden Jokowi untuk memberikan relaksas dan insentif dibidang perpajakan kepada dunia usaha untuk mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi, terutama untuk memperkuat konsumsi rakyat melalui peningkatan daya beli,” katanya.

Di tahun 2017, kata dia, daya beli masyarakat yang ditunjukan dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,94 persen. Ini lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi tahun 2016 sebesar 5,01 persen. Sebagai akibatnya pertumbuhan ekonomi 2017 hanya tercapai 5.07 persen di bawah target 5.2 persen, dan sepanjang 3 tahun presiden Jokowi pertumbuhan hanya berkisar 5 persen yaitu 2015 sebesar 4,88 persen, tahun  2016 sebesar 5,03 persen, dan tahun 2017 hanya sebesar 5,07 persen.

Baca Juga:   Dirut PLN Raih Penghargaan CEO Terbaik dari The Iconomics

Sementara, lanjut politisi Demokrat ini menilai bahwa pertumbuhan ekonomi di era Presiden SBY selama 10 tahun selalu mencapai pertumbuhan 6 persen, karena kebijakan perekonomian yang berimbang antara konsumsi, investasi, belanja pemerintah dan eksport/import.

“Saya mendorong pemerintah untuk melakukan relaksasi dan insentif pajak pada golongan usaha UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah, sehingga dapat menggerakan perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat bawah. Sehingga pada akhirnya perekonomian Indonesia dapat tumbuh, lapangan kerja terbuka, investasi bergerak, serta masyarakat kembali mempunyai daya beli yang tinggi,” katanya.

Marwan berharap pemerintah memperhatikan seluruh aspek secara proporsional dan tidak terfokus pada satu sektor saja. Misal sektor infrastruktur seperti sekarang ini, kebijakan bidang fiskal ini sekaligus juga melengkapi kebijakan di bidang moneter yang sdh di buat BI dengan menurunkan suku bunga BI 7-day Reverse Repo Rate hingga 4,25 persen. (rls/akt/gus)




  • Bagikan