Elit PKB Lampung Beber Hasil Rapat Dukung Mustafa di Pilgub

  • Bagikan
Sebanyak Enam saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di persidangan suap fee proyek di Dinas Bina Marga Lamteng, atas terdakwa Mustafa, pada Kamis (22/4). Foto M. Tegar Mujahid/ Radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID – Perkara fee proyek Lampung Tengah kembali bergulir di meja hijau, Kamis (22/4). Sebanyak enam saksi dihadirkan. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Wakil Ketua DPW PKB Lampung Okta Rijaya.

Dalam persidangan, Okta Rijaya menjelaskan apabila sebelumnya DPW PKB Lampung pernah melaksanakan kegiatan rapat pleno. Dimana tujuannya untuk mengusulkan Mustafa sebagai calon Gubernur Lampung.

“Sebelumnya memang ada pertemuan antara Chusnunia Chalim dan Mustafa. Itu pertemuannya malam hari. Saya dapat info hasil dari pertemuan itu bahwa mereka berdua akan ke Jakarta. Mau ketemu Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar,” katanya, Kamis (22/4).

Usai dari pertemuan Nunik dan Mustafa ke Jakarta itu lanjut dia, dirinya pun dihubungi oleh Khidir Bujung untuk melakukan rapat pleno. “Hasil dari rapat itu kami mendukung Mustafa,” kata dia.

Setelah itu, dirinya pun mendapat perintah untuk pergi ke Jakarta. Tak hanya itu saja, ia berangkat bersama dengan Midi Iswanto dan Khidir Bujung. “Di Jakarta kami bertemu dengan Musa Zainudin untuk minta tanda tangan. Tetapi sebelum bertemu Musa saya bertemu dulu dengan Nunik,” ujarnya.

Baca Juga:   Tangani Covid di Desa, Bentuk Pos PPKM

Usai ditandatangani oleh Musa Zainudin itu, surat rekomendasi untuk Mustafa tersebut diserahkan ke Nunik. Yang dimana nantinya akan diserahkan ke DPP PKB. “Dan pada akhirnya DPP PKB tak jadi mendukung Mustafa,” bebernya.

Mendapati penjelasan dari Okta Rijaya itu, JPU KPK Taufiq Ibnugroho pun bertanya ke dirinya, dari mana ia mendapatkan informasi bahwa DPP PKB tak jadi mendukung Mustafa. “Anda tahu dari mana?,” tanya Taufiq.

“Saya hanya tahu dari kabar media saja. Bahwa rekom itu berbalik ke Arinal Djunaidi dan Nunik. Yang diberitahu rekom itu tak jadi ke Mustafa pada saat itu hanya ke Midi dan Khidir Bujung saja,” jelas Okta Rijaya.

Selain itu, Okta Rijaya pun tak menampik apabila dirinya diberi uang sebesar Rp25 juta oleh Midi Iswanto dan Khidir Bujung. “Ya pada saat sebelum pemberian itu ada permintaan untuk mengumpulkan para Ketua DPC PKB se-Lampung, di Kantor DPW PKB. Dimana disaat itu digelar rapat pleno lagi yang kesepakatannya tetap mendukung Mustafa sebagai calon gubernur,” ucapnya.

Baca Juga:   Langgar Larangan Pemerintah, Satgas Bubarkan Wisata Kolam Renang Satu Ini

Dari rapat pleno itu, timbul lah dua poin-poin penting. Yakni poin pertama tetap mendukung Musa Zainudin sebagai Ketua DPW PKB Lampung. Dan poin kedua mendukung Mustafa sebagai calon gubernur. “Kalau poin pertama kami dapat kabar apabila Pak Musa akan diganti. Jadi kami tak menerima pergantian itu,” bebernya.

Usai rapat pleno digelar lanjut dia, Mustafa pun akhirnya datang ke Kantor DPW PKB Lampung. “Saat itu Mustafa berfoto-foto dengan para kader. Tak beberapa lama kami diberikan uang operasional oleh Khidir Bujung. Uang nya sebesar Rp25 juta per DPC. Tak hanya kami saja yang dari DPC terima uang, namun ada dari dewan suro. Yang enggak dapat itu dari Ketua DPC Lamtim yakni Ahmad Basuki,” jelasnya.

Baca Juga:   Imbas Pelanggaran Prokes di Wilayahnya, Kapolsek Semaka Dimutasi

Lalu JPU KPK Taufiq pun menimpal, kenapa sampai Ketua DPC Lamtim tidak dapat uang Rp25 juta itu. “Kok dia enggak dapat,” tanya Taufiq.

“Ya karena dia enggak datang dan enggak mau tanda tangan (mendukung Mustafa). Akhirnya dia enggak dikasih,” kata dia.

Tak hanya itu saja, dirinya juga sempat menerima uang Rp25 juta itu sebanyak dua kali. “Ya yang keduanya saya dikasih lagi oleh Midi dan Khidir Bujung. Itu katanya untuk ongkos saya pergi ke Jakarta meminta Musa Zainudin tanda tangan untuk mendukung Mustafa,” ungkapnya.

Lalu JPU KPK Taufiq pun bertanya lagi, apakah dirinya mengetahui terkait uang yang ia terima sebanyak Rp50 juta itu hasil nya dari mana. “Anda tahu tidak asal usul uang itu dari mana,” tanya Taufiq. “Ya yang saya tahu dari mahar politik Pak Mustafa sebesar Rp18 miliar. Tapi itu juga enggak jadi,” katanya. (ang/wdi)





  • Bagikan