Erick Thohir Kukuhkan Pengurus Baru, Forum Humas BUMN Perkuat Kolaborasi Informasi Publik

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID- Forum Humas (FH) BUMN terus memperkuat komitmen dalam menjamin penyampaian informasi mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada publik. Forum yang terdiri dari 50 orang manajemen dari 107 BUMN ini menjadi garda utama dalam menyampaikan kondisi terkini mengenai BUMN.

Menteri BUMN RI Erick Thohir yang hadir dalam pengukuhan FH BUMN Periode 2021-2023 mengatakan transparansi informasi dapat mendorong persepsi publik terhadap BUMN. Terlebih, Erick menyebut BUMN tengah mendorong transformasi sehingga penting untuk diketahui oleh publik.

“saya sekarang sangat menekankan masing-masing BUMN ini punya core business, dalam arti bisa membuka pasar. jadi ada dua di sini, persepsi dan brand positioning yang harus para humas memastikan kedua hal ini dikelola dengan baik,” kata Erick.

Dalam kesempatan yang sama, Erick secara remi mengukuhkan Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Aestika Oryza Gunarto sebagai Ketua Umum FH BUMN periode 2021-2023. Dipimpin oleh Aestika, Erick berharap seluruh perusahaan BUMN terus meningkatkan adaptasi teknologi dalam komunikasi publik.

Baca Juga:   Antusiasme Masyarakat Tinggi, KPR BRI Virtual Expo Sukses Catatkan 4.000 Pengajuan

“Disrupsi ekonomi yang terjadi karena juga digitalisasi. Hal ini juga menjadi dorongan yang harus dilakukan dan harus kita lakukan, karena kita tidak bisa membendung yang namanya era digitalisasi,” tambah Erick.

Lebih lanjut, Erick Thohir menantikan program kerja dari FH BUMN dalam mengantisipasi kabar miring soal BUMN.

Baca Juga:   Antusiasme Masyarakat Tinggi, KPR BRI Virtual Expo Sukses Catatkan 4.000 Pengajuan

“Saya sangat berharap tentu dengan pembentukan Forum Humas BUMN ini, Saya ingin sekali juga langsung melihat nanti program kerjanya karena tugasnya tidak mudah. Program kerja ketika kita coba mengkonsolidasikan bahwa semua BUMN ingin punya visi yang sama, dan ini tidak mudah. Para humas di forum ini harus bisa memetakan dan duduk bersama dengan Kementerian BUMN,” tutup Erick. (rls/wdi)






  • Bagikan