Fraksi DPRD Lamtim Kritisi RAPBDP

  • Bagikan
Juru bicara fraksi PDIP Made Tangkas Serahkan Pandangan Umum kepada Bupati Lamtim. Foto Dwi/radarlampung.co.id

radarlampung.co.id-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur mengkritisi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (RAPBDP).

Itu terungkap melalui rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi terhadap RAPBDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lamtim Hendri Nurhadi.

Kritisi antara lain disampaikan juru bicara fraksi PDIP Made Tangkas Budawan. Menurutnya, fraksi PDIP sangat mendukung program berobat dan ambulan gratis yang diusulkan melalui APBDP.

“Program tersebut memiliki payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) sehinga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,”jelas Made Tangkas dalam rapat paripurna yang dihadiri Bupati Lamtim Zaiful Bokhari dan jajaran Selasa (30/7).

Sedangkan fraksi PKB melalui juru bicaranya Sukartini mendesak eksekutif meningkatkan potensi penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD).

Menurutnya, sampai saat ini penerimaan daerah masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat yang mencapai Rp1,565 triliun. Sedangkan, penerimaan dari PAD hanya Rp136 miliar atau mengalami penurunan Rp3 miliar dibanding APBD murni. “Penurunan  PAD membuktikan Pemkab belum optimal dalam menggali potensi penerimaan daerah. Ini berlawanan dengan semangat otonomi daerah,”lanjut Sukartini.

Kritisi tentang belum optimalnya proyeksi PAD juga disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Sudibyo.

Diketahui, sebelumnya saat menyampaikan RAPBDP Zaiful Bokhari menyatakan,  setelah perubahan anggaran pendapatan diproyeksikan sebesar Rp2,216 triliun.

Itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp136,179 miliar, dana perimbangan Rp1,565 triliun dan lain-lain pendapatan yang syah Rp514,865 miliar. Sedangakan, untuk anggaran belanja setelah perubahan diproyeksikan sebesar Rp2,356 triliun  yang akan dialokasikan untuk belanja tidak langsung Rp1,439 triliun dan belanja langsung Rp917,432 miliar.

Dilanjutkan, berdasarkan selisih antara pendapatan dan belanja, maka terjadi defisit sebesar Rp139,849 miliar. Namun, defisit itu akan ditutupi dari pos penerimaan pembiayaan yang diproyeksikan mencapai Rp149,849 miliar. “Pos pembiayaan itu bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2018,”jelas Zaiful melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ali Johan Arif.  (wid/wdi)




  • Bagikan