Fraksi Lambar Bersatu Soroti Penerimaan Tenaga Kontrak Daerah

  • Bagikan
Paripurna pemandangan umum fraksi terhadap raperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, di ruang sidang Marghasana DPRD Lampung Barat, Selasa (11/6). FOTO NOPRIADI/RADARLAMPUNG.CO.ID
Paripurna pemandangan umum fraksi terhadap raperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, di ruang sidang Marghasana DPRD Lampung Barat, Selasa (11/6). FOTO NOPRIADI/RADARLAMPUNG.CO.ID

radarlampung.co.id – Faksi Lambar Bersatu DPRD Lampung Barat menyoroti penerimaan tenaga kontrak daerah yang dilaksanakan pemkab setempat sejak 2018 lalu. Pasalnya banyak honorer yang lebih layak mengikuti seleksi, namun tidak menjadi prioritas penerimaan.

Sekretaris Fraksi Lambar Bersatu Erwin Suhendra menyatakan, pihaknya sering menerima keluhan-keluhan terkait penerimaan tenaga kontrak. Salah satunya soal syarat penerimaan. Di mana, banyak yang sudah mengabdi sebagai honorer selama 10-12 tahun, namun tidak menjadi prioritas.


“Tapi ada yang baru beberapa tahun mengabdi, malah lolos,” kata Erwin saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap raperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, di ruang sidang Marghasana DPRD Lampung Barat, Selasa (11/6).

Baca Juga:   Pemkab Serahkan Hibah Kendaraan Tahanan untuk Kejari Pesawaran

“Jangan sampai tidak lepas kuping kami mendengar keluhan dari para peserta. Saya bisa tunjukkan bahwa ada yang diterima, padahal mengabdi baru lima dan enam tahun. Tapi yang sudah 10 dan 12 tahun mengabdi, tidak lolos. Tolong kita semua harus cermati,” tegasnya.

Fraksi Lambar Bersatu juga menyoroti lokasi pelaksanaan tes di Bandarlampung. Ini tentu memberatkan peserta.

“Para peserta yang mengikuti (tes tenaga kontrak daerah) harus ke Bandarlampung. Perlu dikaji ulang. Karena jangka waktu 1×24 jam, berapa uang Lambar yang keluar. Lebih baik jika pelaksanaannya tetap di Lambar,” kata dia.

Selain rekrutmen tenaga kontrak, pihaknya juga menyoroti soal pajak bumi bangunan (PBB). Di mana banyak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Salah satunya pajak yang lebih rendah dibanding tanah dengan luas dibawahnya.

Baca Juga:   Gelar Paripurna Persetujuan KUA-PPAS Perubahan 2021

“Karena itu kami mohon dijelaskan sistem penghitungan. Apakah penentuan kelas pada penghitungan diberlakukan. Karena ini banyak ditemukan di lapangan,” ucapnya.

Di bidang perkebunan, fraksi ini juga menyampaikan aspirasi masyarakat, terkait harga jual yang kerap anjlok saat panen kopi. “Semakin banyak yang menjual, semakin anjlok harga jual kopi. Langkah apa saja yang akan diajukan pemerintah daerah,” Imbuhnya. (nop/ais)




  • Bagikan