Gaji Honorer RSUD Tidak Di Bayar, Pemkab Lampura Dinilai Kurang Peduli

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Aliansi Masyarakat peduli Lampung Utara (AMPERA) menyatakan sikap kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) agar lebih peduli lagi terhadap tenaga kesehatan yang tidak digaji selama satu tahun, Kamis (26/8).

Aliansi masyarakat peduli Lampura menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Lampura, terutama kepada Inspektorat setempat  yang dilakukan inspektorat dan BPKP perwakilan Lampung beberapa waktu lalu.


Mereka melakukan aksi demo di Kantor Pemkab Lampura yang dilanjutkan dengan mendatangi Kantor Inspektorat juga Kejaksaan Negeri setempat.

Dimana adanya dugaan kebocoran anggaran di RSUD May.Jend.H.M Ryacudu Lampura, berkenaan dengan gaji honorer selama 12 bulan tidak dibayarkan.

Menurut Exsadi Ketua PKG Lampura, kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita,seluruh aktifitas akan berjalan jika kesehatan menyertai setiap orang.

Baca Juga:   Melawan, Tiga Tersangka Residivis Curat di Dor!

“Ya sebagaimana kita tahu kesehatan di masa sekarang ini adalah hal yang terpenting dalam kehidupan, bagaimana kita bisa seperti itu sedangkan gaji honorer rumah sakitnya saja selama 12 bulan blm terbayarkan?,” tanya Exadi.

Sedangkan menurut UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) berisi tentang setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan .

Saat unjuk rasa berlangsung di Kantor Inspektorat sempat terjadi perdebatan antara pendemo dengan pihak Inspektorat yang diwakili oleh Imam Sampurna.

Hal tersebut dikarenakan sudah kedua kalinya para pendemo turun aksi namun kepala Inspektorat Lampura, Erwinsyah, tidak pernah menemui mereka dengan berbagai macam alasan.

Baca Juga:   Pemkab Lampura Dorong Sektor Perikanan jadi Destinasi Wisata

“Kepala Inspektorat kita tidak dapat menemui kawan-kawan semua karena ada satu kegiatan tertentu,” kata Imam.

Tentunya pernyataan tersebut membuat geram para pendemo sehingga mereka memtuskan untuk menunggu dan meminta, Erwinsyah, untuk dapat memberikan kejelasan terkait masalah tersebut dalam jangka waktu 10 hari kedepan.

Para pendemo  juga berharap kedepanya supaya pemerintah daerah maksimal dalam bekerja dan terkait inspektorat agar serius dalam menangani persoalan persoalan yang ada di Kabupaten Lampura.

“Saya berharap kepada pemerintah agar bekerja dengan maksimal terutama kepada inspektorat agar selalu serius dalam menanggapi persoalan yang ada di Lampura, seperti persoalan rumah sakit yang terkait disinfektan dan gaji honor yang belum terbayarkan selama kurang lebih 1 tahun, ” pungkasnya (ozy/yud)




  • Bagikan