Gara-gara Karton, Pleno PPK Memanas

  • Bagikan
Sejumlah pendukung  salah satu peserta calon anggota legislatif protes pada saat pelaksanaan rapat pleno di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Senin (29/4). FOTO DAVID ZULKARNAIN/RADARLAMPUNG.CO.ID
Sejumlah pendukung  salah satu peserta calon anggota legislatif protes pada saat pelaksanaan rapat pleno di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Senin (29/4). FOTO DAVID ZULKARNAIN/RADARLAMPUNG.CO.ID

radarlampung.co.id – Pleno penghitungan ulang suara TPS 5 Desa Sukabakti, Kecamatan Palas, Lampung Selatan memanas. Protes datang dari puluhan pendukung salah satu calon anggota legislatif.

Berdasarkan informasi, protes disebabkan penggunaan formulir C1 plano yang diganti kertas karton. Ini dinilai sebagai sebuah pelanggaran.

Salah seorang caleg, Hipni mengatakan, penggunaan kertas karton sebagai pengganti formulir C1 plano dinilai telah menyalahi aturan. “Ini telah menyalahi aturan. Harusnya perolehan suara dicatat dalam formulir C1 hologram. Namun pelaksana di TPS menggunakan kertas karton,” kata Hipni kepada Radarlampung.co.id, Senin (29/4).

Caleg dari Partai Golkar ini juga menilai, penggunaan kertas karton sebagai pengganti formulir C1 mengindikasikan ada kerjasama antara penyelenggara pemilu dengan caleg. ”Jika menggunakan karton seperti ini, berarti ada indikasi kerjasama antara PPK dan caleg,” tegasnya.

Baca Juga:   Polres Lamsel Amankan Pelaku Pemalsuan Surat Rapit Antigen di Bakauheni

Ketua PPK Palas Ketut Purne mengatakan, penggunaan kertas karton tersebut telah mendapat kesepakatan bersama antara saksi dan KPPS pada saat penghitungan di TPS.

”Tentunya penggunaan kertas karton ini sudah ada kesepakatan bersama. Semua saksi yang berada di TPS menerima. Karena kesepakatan itu juga, hasil suara yang dicatat pada karton akan diganti dengan C1 saat plano,” paparnya.

Sementara, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Lampung Selatan Iwan Hidayat menggungkapkan, penggunaan kertas karton sebagai pengganti C1  dianggap sah ketika telah mendapat kesepakatan. Kemudian memiliki cap dan tanda tangan para saksi.

“Ini hanya masalah administrasi C1 plano. Jika masih ada keberatan, masalah ini bisa dianulir melalui surat DA2 yang nantinya akan dilanjutkan di KPU kabupaten,” ungkapnya.

Baca Juga:   Awas, Jangan Coba-Coba Timbun Obat dan Oksigen Medis !

Masalah ini juga, lanjut Iwan, bisa menjadi koreksi bagi KPPS untuk lebih meneliti kelengkapan logistik di TPS sebelum pemungutan suara dilaksanakan.“Harapan kami, ini bisa menjadi koreksi agar pelaksanaan pemilu selanjutnya lebih teliti saat memeriksa kelengkapan logistik,” tukasnya. (vid/ais)

       




  • Bagikan