Gubernur Usulkan Gaji Atlet, Dewan: Setuju, Agar Tidak Pindak ke Daerah Lain

  • Bagikan
Foto M. Tegar Mujahid/Radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID – Atlet berprestasi yang berhasil menyumbangkan medali saat di PON Papua mendatang diwacanakan akan digaji tanpa harus diangkat menjadi pegawai. Wacana itu terucap saat Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan sambutan di acara penyambutan kontingen Lampung di PON XX Papua beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi V Yanuar Irawan setuju dengan wacana itu. Sebab, selama ini atlet berprestasi rawan dicomot oleh provinsi lain dengan iming-iming pendapatan dan bonus yang besar.


“Mempertahankan lebih susah daripada merebut. Selama ini kan kebiasaan, atlet kita sudah bagus tiba-tiba pindah dan diambil oleh provinsi lain. Kalau kita tidak punya tawaran menarik juga, bisa saja dia tidak membela Lampung lagi di PON kedepan,” kata Yanuar.

Sedangkan bila atlet yang masih aktif dijadikan honorer atau PNS, akan terbentur dan menjadi persoalan.

“Kalau dia honorer kan atlet ada kewajiban untuk berlatih. Nah, kalau mereka justru kerja, akan jadi persoalan. Terbentur, karena ada aturan undang-undang juga pegawai harus masuk. Kalau dia tidak masuk terus-menerus kan jadi kecemburuan sosial terhadap pegawai lain,” ungkapnya.

Meski PON XX sudah selesai, tetapi kata Yanuar pembinaan harus terus dilakukan. Sebab, empat tahun lagi ada PON 2025 di Aceh dan Sumatera Utara yang menunggu.

“Kalau memang memungkinkan ada anggaran memberi mereka insentif agar mereka tidak kemana-mana ya saya kira tidak ada persoalan. Tapi kan harus dibahas komprehensif Kalau pakai APBD ya kan harus dibahas di badan anggaran berapa yang diusulkan eksekutif atau KONI. Apakah uang KONI bisa digunakan menggaji atlet itu kan harus dipelajari dahulu,” bebernya.

Politisi PDIP ini menerangkan sejauh ini belum ada pembasahan teknis mengenai wacana itu. Opsi lain kata Yanuar bisa saja Pemprov Lampung menggandeng pihak swasta dengan memberikan dana CSR-nya sebagai biaya pembinaan, termasuk menggaji atlet dan menunjang segala fasilitasnya.

“Kalau pembinaan itu kita ajak perusahaan besar di Lampung ini masing-masing punya anak binaan, sehingga CSR perusahaan itu bisa mengakomodir gaji-gaji atlet saya kira bagus juga. Kan jumlah atlet kita tidak banyak, kalau dia digaji Rp5 juta sebulan masa iya sih dana CSR nggak bisa membantu,” kata Yanuar.

Terpisah, Ketua KONI Lampung Yusuf Barusman mengatakan bukan hanya atlet yang aktif saja yang mendapat gaji. Namun, juga atlet yang pensiun.

“Ada juga atlet yang pensiun, kita pikirkan untuk dialih fungsikan sebagai pelatih. Nanti dia kita sekolahkan khusus kepelatihan. Setelah itu dia kita tunjuk sebagai pelatih (Lampung), jadi dia digaji,” ungkap Barusman.

Khusus untuk atlet yang masih aktif yang digaji, mereka akan dimasukkan ke dalam program pelatihan daerah (Pelatda) untuk menyongsong PON 2025.

Menciptakan pelatih-pelatih baru yang handal, kata Barusman, harus dilakukan. Sebab, saat ini Lampung masih kekurangan stok pelatih. Dari pelatih itu, nanti muncul atlet berprestasi.

“Kita akan memperkuat klub olahraga atau satuan pelatihan. Nanti kita bina langsung bagaimana manajemennya, teknis kepelatihannya dan pengelolaannya sehingga lebih baik dan profesional serta terukur. Output-nya, dari situ akan muncul bagaimana rekrutmen atlet dan pembinaannya. Punya pelatih bersertifikat itu kita masih kurang,” kata rektor UBL ini. (nca/sur)





Baca Selengkapnya...





  • Bagikan