Hak Jawab Samsul Arifin Atas Penangkapan Dirinya oleh Polda Lampung

  • Bagikan
Suasana sidang praperadilan Samsul Arifin di PN Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung, Selasa (6/10). Foto Anggri Sastriadi/radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID-Mantan Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Lampung Samsul Arifin ditangkap aparat Polda Lampung, Selasa (22/9) malam. Terkait penangkapan ini, Ziggy Zeaoryzabrizkie pihak keluarga Samsul Arifin (SA) melayangkan hak jawabnya atas berita berjudul Buron Sejak 2013, Mantan Ketua AKLI Lampung Terciduk di Jakarta yang tayang pada 22 September 2020 pada pukul 21.07 WIB.

Sebelumnya, hak jawab pertama sudah diterima redaksi pada tanggal 21 Oktober 2020 dan telah ditayangkan redaksi radarlampung.co.id pada Jumat (23/10) pukul 21.07 WIB dengan judul “Tanggapan Pihak Samsul Arifin Atas Penangkapan Dirinya oleh Polda Lampung.” Pada Jumat (4/12) redaksi kembali menerima hak jawab yang berisi tambahan dari pihak Samsul Arifin.

Berikut hak jawab yang dikirimkan saudara/i Ziggy Zeaoryzabrizkie dan diterima redaksi Jumat (4/12) :

Mantan Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Lampung: Samsul Arifin yang diburu Polda Lampung sejak 2013 akhirnya tertangkap.

Jawaban: POLDA Lampung tidak pernah melakukan “perburuan” macam apa pun terhadap SA selama tujuh tahun ini, hanya diam-diam saja meski kediaman SA tidak sampai satu kilometer jauhnya dari kantor POLDA Lampung.

Informasi yang dihimpun radarlampung.co.id, Samsul Arifin diringkus Subdit V Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung, Selasa (22/9) malam.

Dirinya ditangkap di sebuah apartemen di Jakarta. Hingga saat ini, Polda Lampung melalui tim cybercrime tengah membawa tersangka kasus pencemaran nama baik itu ke Lampung. Yang nantinya akan segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Jawaban: Penangkapan tidak dilakukan di sebuah apartemen, melainkan di sebuah mall di Jakarta Pusat, pada kurang lebih pukul jam 8 malam sebelum mall tersebut tutup sesuai jam operasional selama PSBB dan satu jam sebelum berita ini dinaikkan dan foto didapatkan secara eksklusif oleh Radar Lampung.

Kabar ditangkapnya Samsul Arifin ini dibenarkan Pejabat Sementara (Pjs) Kasubdit V Cyber Crime: Kompol Rahmad Mardian. “Ya, benar,” katanya singkat.

Untuk diketahui, Samsul menjadi DPO sejak 18 Juli 2013. Dirinya kabur ketika pihak Ditreskrimsus Polda Lampung hendak melakukan penjemputan paksa di kediamannya.

Jawaban: Tidak benar. Jika menyusur pemberitaan pada tahun 2013, salah satunya adalah Radar Lampung sendiri dengan tanggal edar 12 September 2013, maka status DPO diumumkan melalui konferensi pers dari POLDA Lampung tanggal 11 September 2013, dan status tersebut baru ada sesuai dengan tanggal yang tercantum di ujung artikel ini.

Pada tanggal 18 Juli 2013 tersebut, yang terjadi bukan penjemputan paksa, melainkan sejumlah oknum polisi datang membawa surat penggeledahan yang tidak disertai izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 33 ayat (1) KUHAP. Kala itu, penyidik ditolak melakukan penggeledahan oleh saya, ayah saya tidak kabur melainkan polisi yang gagal menggeledah karena tidak memenuhi syarat.

Alasan Samsul dijemput paksa dikarenakan telah dua kali mangkir panggilan polisi atas laporan tindak pidana UU ITE nomor: LP/84/II/2013/LPG/SPKT, tanggal 12 Februari 2013.

Jawaban: Tidak benar.

Polisi sendiri telah mencantumkan BAP Pemeriksaan SA tertanggal 1 Mei 2013 sebagaimana yang telah terungkap dalam sidang perkara pokok yang berjalan sejak tanggal 13 Oktober 2020, sehingga SA tidak pernah mangkir dari panggilan polisi.  Sebagai tambahan, pada saat diperiksa terhadap status DPO tersebut di hadapan persidangan tanggal 10 November 2020, KOMPOL Rahmad Mardian mengaku tidak pernah melihat surat aslinya sehingga tidak bisa menghadirkannya ke pengadilan, hanya membawa fotokopiannya saja.

Dari menghilangnya Samsul itu, Polda Lampung mengeluarkan surat nomor: DPO/09/IX/2013/Ditreskrimsus tanggal 9 September 2013.

Akibat perbuatannya, Samsul dijerat dengan pasal 27 (3) juncto pasal 45 (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan pasal 351 KUHP tentang pengancaman dengan kekerasan.

Jawaban: Tidak benar sebagian. SA tidak pernah menghilang, melainkan POLDA Lampung yang tidak pernah melakukan tindakan. Tindakan baru dilakukan setelah ada dua kasus yang ditangani SA mulai memanas, apalagi dengan adanya keterlibatan KPK di kedua kasus tersebut.

Jaksa membuat dakwaan alternatif menggunakan pasal 27 (3) juncto pasal 45 (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau pasal 335 KUHP tentang pengancaman dengan kekerasan atau pasal 310 tentang pencemaran nama baik.

Jawaban Tambahan:  JPU telah memilih untuk menggunakan pasal 27 (3) juncto pasal 45 (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai dasar tuntutannya, dalam pledoi-nya, Penasihat Hukum telah menyatakan bahwa proses pemeriksaan unsur telah berlangsung dengan tidak memadai. Alasan pertama adalah ketiadaan barang bukti yang dilekatkan ke berkas perkara, dan alasan kedua adalah JPU lalai melekatkan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dalam menelaah unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Menjadi sorotan nasional setelah kasus ini viral di media sosial, Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) kemudian mengirimkan Amicus Curiae kepada Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjung Karang. Ini bukan kali pertama, ICJR sudah dikenal vokal sejak lama, dan telah menerbitkan pula Amicus Curiae untuk kasus-kasus serupa, seperti Prita Mulyasari, Baiq Nuril, dan yang terakhir untuk perkara I Gede Aryastina alias Jerinx.

Selain tidak memiliki bukti yang valid, ICJR juga menyatakan dalam Amicus Curiae-nya, “Bahwa penuntut umum juga telah melakukan kekeliruan dan tidak cermat, karena ketentuan pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seharusnya merujuk pada Pasal 45 ayat (3), bukan Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagaimana penuntut umum uraikan.

Hal ini, diungkapkan Penasihat Hukum Syamsul Arifin, dikarenakan  Pasal 45 ayat (3) adalah rujukan untuk pemidanaan atas dasar “muatan yang melanggar kesusilaan”, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini.

Dalam kesimpulan Amicusnya, ICJR yang saat ini dikomandoi Erasmus Napitupulu selaku Direktur Eksekutif ini merekomendasikan majelis Hakim dalam perkara ini untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. (rls/wdi)



  • Bagikan



Diduga Bunuh Diri, Pemuda Nekat Tabrakkan Diri ke Kereta Lampung Barat Diguncang Gempa Tektonik Bejat! Paman Cabuli Keponakan Hingga Hamil Delapan Bulan