Mesuji  

Harga Kelapa Sawit di Mesuji Turun


ILUSTRASI/FOTO WWW.ASIANAGRI.COM

RADARLAMPUNG.CO.ID – Harga Komoditas utama Mesuji yakni kelapa sawit di Kabupaten Mesuji mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, selisih penurunan harganya mencapai Rp1.250 per kg.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian (Kabag) ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji Arif Arianto, Selasa (26/4).





“Ya untuk harga kelapa sawit saat ini di PT Garuda Bumi Perkasa hanya mencapai Rp2.350 per kilogram. Padahal di Minggu sebelumnya itu di PT Tunas Baru Lampung mencapai Rp3.600 per kg, sedangkan harga di PT Garuda Bumi Perkasa mencapai Rp 3.550 per kg,” ujarnya.

Dia menilai, larangan ekspor CPO juga menjadi penyebab turunnya harga kelapa sawit saat ini. Sebab, jelang lebaran, para petani di Mesuji berbondong-bondong untuk menjual seluruh hasil kelapa sawitnya.

Baca Juga:   Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji Mesuji Ditargetkan Akhir Bulan

Sehingga, yang terjadi di Kabupaten Mesuji saat ini adalah melimpahnya kelapa sawit jelang lebaran.

“Dan beberapa pabrik di Mesuji sudah tak menerima kelapa sawit lagi seperti PT Garuda Bumi Perkasa mulai senin kemarin tutup. Sedangkan untuk PT TBL sendiri saat ini sedang mengantri penerimaan kelapa sawit hingga per tanggal 27 April 2022,” terangnya.

Sementara, Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji Achiri Apriadi mengatakan, larangan ekspor jadi penyebab turunnya harga kelapa sawit.

Meskipun demikian, Achiri menyebut Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang pelarangan penurunan harga sepihak.

“Sehingga untuk penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit sudah ada SE nya dari Dirjenbun. Jadi para perusahaan tak boleh menetapkan harga beli TBS secara sepihak,” ungkapnya.

Baca Juga:   Launching Gerakan Pendidikan Kesetaraan Nonformal berbasis Desa, Begini Pesan Bupati Mesuji

Lebih lanjut, Achiri menuturkan bahwa saat ini SE tersebut masih ditujukan ke Gubernur Lampung dan selanjutnya untuk dapat diturunkan menjadi produk SE Gubernur Lampung.

“Sebagai dasar dalam rangka pemantauan dan penertiban harga TBS,” pungkasnya. (muk/yud)