Hasil Survei LeSLA, Elektabilitas Herman-Sutono Unggul

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Lembaga Survey Lampung (LeSLA) merilis hasil survei elektabilitas cagub dan cawagub Lampung.

Direktur LeSLA, Ahmad Yulden Erwin mengatakan, berdasarkan hasil survei elektabilitas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 2 lebih unggul dibandingkan calon lainnya.

“Empat kali survei yang tim kami lakukan di bulan Juni Herman HN- Sutono mendapatkan tingkat elektabilitas 41.84 persen, Ridho -Bachtiar 29.42 persen, Arinal-Nunik 19.53, sedangkan Mustafa-Ahmad Jajuli 5.73 persen,” ujarnya saat konferensi pers di Hotel Horison, Jumat (22/6).

Erwin menjelaskan, survei yang dilakukan LeSLA mendapatkan sponsor dari pihak lain. Namun, dia enggan menjelaskan siapa pihak sponsornya dan berapa jumlah nominalnya.

“Kalau dananya cukup besar, permintaan ini bisa dari pihak sponsor bisa juga dari partai atau bisa dari perusahaan atau investor swasta. Tapi yang jelas yang menjadi sponsor orang yang punya hajat,” kata dia.

Dia mengatakan, siap mempertanggung jawabkan hasil survei yang dilakukan oleh timnya tersebut. Ia pun menegaskan melakukan survei sudah sejak lama.

“Saya survei sudah sejak 2008 tapi tidak pernah rilis hasil survei. Untuk survei kali pertama 3 persen sampling eror,” tandasnya.

Menurut Yulden, hasil survey periode Februari, April, Mei dan Juni 2018 dilakukan dalam empat kali survey. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka terhadap responden dengan usia minimum 17 tahun atau yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

“Metodologi yang kami pakai dalam survei dan pemetaan menggunakan model penelitian sosial (sosial research) dengan teknik wawancara langsung kepada responden,” ujarnya.

Penelitian ini mengambil langsung data primer dari responden dengan memanfaatkan data sekunder dalam menentukan sampel.

“Metodologi penentuan sampel menggunakan multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan sebesar 97% dan sampling error sebesar 3%,” kata dia.

Ia menambahkan, hasil surveinya menyatakan masih ada bagian dari masyarakat yang gagal pendidikan politiknya. Masyarakat masih berkutat pada uang, sembako dan lain-lain mengenai Pilkada.

“Itu cenderung 30% dari pemilih, ini bahaya karena merusak demokrasi. Maka yang harus bertanggung jawab mendidik pemilih adalah partai politik, termasuk juga para calon kepala daerah,” tandasnya. (ndi/gus)




  • Bagikan