Ini Catatan Gubernur Arinal untuk KPPI Lampung

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi berharap, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung dapat berperan aktif dalam penanggulangan berbagai persoalan. Khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Hal tersebut diungkapkan Arinal saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung, yang digelar di Ballroom Hotel Horison, pada Rabu (6/10) siang.


Adaun beberapa persoalan yang dimaksud, antara lain terkait perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Kita lihat ini juga menjadi tanggungjawab KPPI atau bukan. Kalau iya, mari kita sama-sama tanggulangi,” katanya.

Di samping itu, Arinal juga mengaku akan memberikan support terhadap target KPPI dengan keterisian 30 persen perempuan di parlemen. “Sebenarnya target 30 persen ini sudah lama. Kokohkan itu, saya perjuangkan dan akan bantu,” ujarnya.

Dia juga berharap, Musda tersebut dapat melahirkan kepengurusan yang berkualitas di masa mendatang. “Semoga dalam Musda ini dapat melahirkan kepengurusan yang berkualitas dan membuat progja yang bermanfaat bagi provinsi Lampung,” kata dia.

Baca Juga:   Kemenkumham Lampung Peringati HDKD 2021

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri mengatakan, KPPI memang sejalan dengan misi Gubernur Lampung ’Perempuan Berdaya, Lampung Berjaya’.

“Kuota 30 persen perempuan di parlemen ini bisa meningkatkan kontribusi perempuan untuk ikut memperjuangkan haknya, dalam hal pendidikan, kesehatan dan ketahanan keluarga tentunya yanh menjadi dasar,” katanya.

Sambung dia, KPPI Lampung juga sudah mengambil peran dengan saat ini, pihaknya bersama KPPI juga sedang merampungkan regulasi daerah yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

“Kalau levelnya di Provinsi kan lebih banyak ke regulasi. Saat ini perdanya masih diproses,” tandasnya.

Diketahui, Nenden Tresna Nursari yang sebelumnya menjabat sebagai Selertaris, terpilih secara aklamasi, menjadi Ketua DPD KPPI Lampung untuk periode kepengurusan 2021 – 2026.

Saat ditemui, dia memaparkan, pasca kepengurusan dibentuk, pihaknya akan melakukan konsolidasi dan menjalankan proses pemberdayaan, serta pendidikan politik bagi perempuan-perempuan potensial yang nanti akan maju dalam pemilu.

Baca Juga:   Kadisperindag Lampung : Transaksi Lelang Komoditas Capai Rp192,54 juta

“Kemudian kita akan berusaha untuk audiensi kepada partai politik, untuk menawarkan bahwa ini adalah perempuan-perempuan potensial yang harus di support oleh partai politik untuk maju dalam pemilu 2024,” katanya.

Ketua DPD KPPI Provinsi Lampung Demisioner, Apriliati berharap periode pengurus selanjutnya, juga dapat menjalankan program kerja dengan baik.

Dia mengatakan, pihaknya telah menahkodai KPPI Provinsi Lampung sejak 2015. “Mulainya KPPI hanya dua, yakni di kota Metro dan Bandarlampung. Kemudian bergerak terus sampai saat ini, DPC KPPI telah ada di 14 Kabupaten/Kota,” sambung dia.

Dia juga mengatakan, KPPI dalam lintas organisasi partai politik tidak mempermasalahkan warna dan partai politik, pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan serta melakukan pemberdayaan perempuan.

“Kami sepakat siapapun yang melanjutkan kepimimpinan harus tetap bersinergi dengan provinsi Lampung. Karena kegiatan KPPI semuanya dapat berjalan baik berkat peran dan bantuan pemerintah provinsi Lampung,” pungkasnya. (Ega/yud)




  • Bagikan